Usik Laut China Selatan, Media China Kirim Peringatan ke Inggris

SHANGHAI - Media pemerintah China memperingatkan Inggris soal pembicaraan perdagangan setelah kapal perang negeri Ratu Elizabeth itu berlayar dekat pulau-pulau di Laut China Selatan. Media China menyebut hal itu berisiko menghambat pembicaraan perjanjian perdagangan bebas setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.

China dan Inggris bulan lalu sepakat untuk melihat kemungkinan mencapai sebuah kesepakatan perdagangan bebas pasca-Brexit, akan menjadi kemenangan politik penting bagi pemerintah Konservatif Inggris.

“China dan Inggris telah sepakat untuk secara aktif mengeksplorasi kemungkinan membahas perjanjian perdagangan bebas setelah Brexit. Tindakan apa pun yang merusak kepentingan inti China hanya akan menempatkan kunci dalam pekerjaan,” tulis The China Daily yang dikelola negara dalam editorial berbahasa Inggris seperti dikutip dari Reuters, Jumat (7/9/2018).

The China Daily mengatakan Inggris sedang mencoba untuk "menjilat" Amerika Serikat, yang telah mendorong lebih banyak partisipasi internasional dalam Operasi Freedom of Navigation di perairan strategis.

"(Inggris) sekarang ini sedang mengincar AS sebagai garis hidup ekonomi setelah keluar dari Uni Eropa - Inggris tidak diragukan lagi ingin merebut peluang apa pun yang bisa masuk ke buku bagus Washington," kata surat kabar itu.

Inggris telah lama merayu Cina untuk kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dan berbicara tentang "era emas" dalam hubungan keduanya, meskipun pembicaraan tidak dapat dimulai sampai Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyimpulkan.

Sebelumnya HMS Albion, kapal amfibi seberat 22 ribu ton, bulan lalu berlayar di dekat Kepulauan Paracel yang diklaim oleh China. Ini membuat murka China yang menyebutnya sebagai aksi "provokasi".

Paracels ditempati seluruhnya oleh China tetapi juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.

Klaim China terhadap Laut China Selatan, yang mendatangkan keuntungan sekitar USD3 triliun dari lalu lintas kapal perdagangan global setiap tahunnya, ditentang oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Sementara Inggris sendiri tidak memiliki klaim teritorial di daerah tersebut.