Beda dengan Vanuatu, Selandia Baru Akui Papua Barat Milik Indonesia
Jum'at, 31 Agustus 2018 - 17:21 WIB
Beda dengan Vanuatu, Selandia Baru Akui Papua Barat Milik Indonesia
A
A
A
WELLINGTON - Pemerintah Selandia Baru mengakui Papua Barat sebagai bagian dari negara Republik Indonesia (RI). Sedangkan pemerintah Vanuatu tetap berupaya memasukkan wilayah Indonesia itu dalam daftar dekolonisasi PBB pada tahun depan.
Sikap Wellington disampaikan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. Surat kabar Vanuatu Post melaporkan bahwa pernyataan Peters dibuat selama kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini.
Pemerintah Vanuatu saat ini terus mencari dukungan negara-negara regional untuk memasukkan Papua Barat dalam daftar dekolonisasi PBB tahun depan.
Negara yang dipimpin Perdana Menteri Charlot Salwai itu berencana untuk menyerahkan rancangan resolusi tentang masalah ini dalam pertemuan pemimpin Forum Kepulauan Pasifik di Nauru minggu depan.
Namun, anggota forum seperti Australia, Papua New Guinea (PNG/Papua Nugini) dan Fiji telah menyuarakan oposisi terhadap langkah Vanuatu. Mereka tetap memandang Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat atas Papua Barat.
Berbicara di Port Vila, Peters meminta Vanuatu untuk melihat posisi atau sikap PNG sebagai tetangga langsung Papua Barat.
Dia mengatakan, tanpa meremehkan ketulusan emosional dari perasaan orang-orang Vanuatu tentang masalah ini, pihaknya tidak bisa mengabaikan betapa dalamnya masalah ini dengan tetangga terdekat.
"Pemerintah Indonesia harus bekerja dengan melihat programnya untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya," kata Peters, yang dilansir radionz.co.nz, Jumat (31/8/2018).
Peters menambahkan PNG akan setuju bahwa kondisi ekonomi dan sosial per kapita di Papua Barat lebih tinggi dari kondisi di PNG.
Sikap Wellington disampaikan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. Surat kabar Vanuatu Post melaporkan bahwa pernyataan Peters dibuat selama kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini.
Pemerintah Vanuatu saat ini terus mencari dukungan negara-negara regional untuk memasukkan Papua Barat dalam daftar dekolonisasi PBB tahun depan.
Negara yang dipimpin Perdana Menteri Charlot Salwai itu berencana untuk menyerahkan rancangan resolusi tentang masalah ini dalam pertemuan pemimpin Forum Kepulauan Pasifik di Nauru minggu depan.
Namun, anggota forum seperti Australia, Papua New Guinea (PNG/Papua Nugini) dan Fiji telah menyuarakan oposisi terhadap langkah Vanuatu. Mereka tetap memandang Indonesia sebagai pemerintah yang berdaulat atas Papua Barat.
Berbicara di Port Vila, Peters meminta Vanuatu untuk melihat posisi atau sikap PNG sebagai tetangga langsung Papua Barat.
Dia mengatakan, tanpa meremehkan ketulusan emosional dari perasaan orang-orang Vanuatu tentang masalah ini, pihaknya tidak bisa mengabaikan betapa dalamnya masalah ini dengan tetangga terdekat.
"Pemerintah Indonesia harus bekerja dengan melihat programnya untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya," kata Peters, yang dilansir radionz.co.nz, Jumat (31/8/2018).
Peters menambahkan PNG akan setuju bahwa kondisi ekonomi dan sosial per kapita di Papua Barat lebih tinggi dari kondisi di PNG.
(mas)
