Komisaris HAM PBB: Presiden Duterte Perlu Tes Kejiwaan
Sabtu, 10 Maret 2018 - 00:30 WIB
Komisaris HAM PBB: Presiden Duterte Perlu Tes Kejiwaan
A
A
A
JENEWA - Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerlukan tes kejiwaan. Dia juga minta Dewan HAM PBB mengambil sikap untuk melawan pemimpin Filipina tersebut.
Rekomendasi itu diajukan setelah Duterte menyebut seorang penyelidik PBB, seorang mantan anggota parlemen Filipina dan empat mantan pastor Katolik sebagai “teroris”. Zeid mengatakan tuduhan penghinaan oleh Duterte “tidak bisa tadak terjawab”.
”Dewan HAM PBB harus mengambil posisi. Serangan ini tidak bisa tidak terjawab,” kata Zeid dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.
”Dia perlu menyerahkan diri untuk semacam pemeriksaan kejiwaan. Komentar semacam ini tidak dapat diterima, tidak dapat diterima,” ujar Zeid, yang dilansir Reuters, Sabtu (10/3/2018).
Orang-orang yang dihina Duterte itu termasuk di antara lebih dari 600 gerilyawan komunis yang akan dia umumkan.
Pemerintah Duterte dalam sebuah petisi yang diajukan di pengadilan Manila menyatakan bahwa “teroris” menggunakan tindakan teror untuk menabur rasa takut dan panik dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Victoria Tauli-Corpuz, yang ditunjuk sebagai pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat pada tahun 2014, terdaftar dalam petisi tersebut. Dia dinyatakan sebagai anggota senior kelompok pemberontak Maois.
Dalam petisi itu juga tercatat empat mantan pastor Katolik dan mantan anggota kongres Satur Ocampo.
Kementerian Kehakiman Filipina sebelumnya telah meminta pengadilan untuk mengumumkan Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA), sebagai organisasi teroris.
Duterte belum lama ini memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan damai dengan pemberontak Maois, dengan alasan kelompok itu mengkhianati kepercayaan dan membuat permusuhan selama negosiasi berlangsung.
Rekomendasi itu diajukan setelah Duterte menyebut seorang penyelidik PBB, seorang mantan anggota parlemen Filipina dan empat mantan pastor Katolik sebagai “teroris”. Zeid mengatakan tuduhan penghinaan oleh Duterte “tidak bisa tadak terjawab”.
”Dewan HAM PBB harus mengambil posisi. Serangan ini tidak bisa tidak terjawab,” kata Zeid dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.
”Dia perlu menyerahkan diri untuk semacam pemeriksaan kejiwaan. Komentar semacam ini tidak dapat diterima, tidak dapat diterima,” ujar Zeid, yang dilansir Reuters, Sabtu (10/3/2018).
Orang-orang yang dihina Duterte itu termasuk di antara lebih dari 600 gerilyawan komunis yang akan dia umumkan.
Pemerintah Duterte dalam sebuah petisi yang diajukan di pengadilan Manila menyatakan bahwa “teroris” menggunakan tindakan teror untuk menabur rasa takut dan panik dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Victoria Tauli-Corpuz, yang ditunjuk sebagai pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat pada tahun 2014, terdaftar dalam petisi tersebut. Dia dinyatakan sebagai anggota senior kelompok pemberontak Maois.
Dalam petisi itu juga tercatat empat mantan pastor Katolik dan mantan anggota kongres Satur Ocampo.
Kementerian Kehakiman Filipina sebelumnya telah meminta pengadilan untuk mengumumkan Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA), sebagai organisasi teroris.
Duterte belum lama ini memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan damai dengan pemberontak Maois, dengan alasan kelompok itu mengkhianati kepercayaan dan membuat permusuhan selama negosiasi berlangsung.
(mas)
