Pakar PBB-Aktivis Serukan Usut Perang Narkoba di Filipina
Kamis, 24 September 2020 - 12:08 WIB
loading...
Aktivis Filipina, dan kerabat dari orang-orang yang tewas dalam perang melawan narkoba di negara itu,mengadakan aksi damai untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia di Manila, Filipina. Foto/Reuters
A
A
A
JENEWA - Pakar dan aktivis hak asasi manusia (HAM) menyerukan untuk meluncurkan penyelidikan internasional terhadap pembunuhan di luar hukum dalam perang melawan narkoba di Filipina. Mereka juga meminta agar Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, meningkatkan penyelidikan awal.
Pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, sumir atau sewenang-wenang, Agnes Callamard mengatakan, sanksi harus diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab karena menghasut pembunuhan atau gagal mencegahnya. (Baca: Inilah Pemandangan Ahli Riya Pada Hari Kiamat)
Berbicara di panel, Callamard membacakan pernyataan yang dikeluarkan oleh 32 ahli PBB pada akhir Juni, yang dia katakan "masih relevan" di pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Dalam laporannya pada bulan Juni, PBB mengatakan puluhan ribu orang di Filipina mungkin telah tewas dalam perang melawan narkoba sejak pertengahan 2016 di tengah "hampir impunitas" terhadap polisi dan hasutan untuk melakukan kekerasan oleh pejabat tinggi.
Laporan PBB mengatakan tindakan keras terhadap narkoba, yang diluncurkan oleh Presiden Rodrigo Duterte setelah dia memenangkan pemilu dengan platform kejahatan yang menghancurkan, telah ditandai dengan perintah polisi dan retorika tingkat tinggi yang mungkin ditafsirkan sebagai "izin untuk membunuh".
Pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, sumir atau sewenang-wenang, Agnes Callamard mengatakan, sanksi harus diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab karena menghasut pembunuhan atau gagal mencegahnya. (Baca: Inilah Pemandangan Ahli Riya Pada Hari Kiamat)
Berbicara di panel, Callamard membacakan pernyataan yang dikeluarkan oleh 32 ahli PBB pada akhir Juni, yang dia katakan "masih relevan" di pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Dalam laporannya pada bulan Juni, PBB mengatakan puluhan ribu orang di Filipina mungkin telah tewas dalam perang melawan narkoba sejak pertengahan 2016 di tengah "hampir impunitas" terhadap polisi dan hasutan untuk melakukan kekerasan oleh pejabat tinggi.
Laporan PBB mengatakan tindakan keras terhadap narkoba, yang diluncurkan oleh Presiden Rodrigo Duterte setelah dia memenangkan pemilu dengan platform kejahatan yang menghancurkan, telah ditandai dengan perintah polisi dan retorika tingkat tinggi yang mungkin ditafsirkan sebagai "izin untuk membunuh".
Lihat Juga :
