Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Satu-satunya Cara untuk Perdamaian
Selasa, 06 Februari 2018 - 13:20 WIB
Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Satu-satunya Cara untuk Perdamaian
A
A
A
NEW YORK - NEW YORK - Solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel adalah satu-satunya cara untuk perdamaian di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Gutteres.
"Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas, perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di kawasan ini," kata Antonio Guterres dalam sebuah pertemuan di markas besar PBB di New York dengan sebuah komite mengenai hak-hak orang Palestina.
Guterres memuji kelompok tersebut karena bekerja tanpa kenal lelah untuk membantu mewujudkan hak-hak Palestina yang tak dapat dicabut. Kelompok ini juga menjadi suara terdepan untuk mendukung pencapaian solusi dua negara yang dapat mengakhiri pendudukan Israel.
"Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin melihat sebuah negara Palestina dan sebuah negara Israel, keduanya memiliki Ibu Kota di Yerusalem," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Selasa (6/2/2018).
Meski begitu, Guterres mencatat tren negatif di lapangan memiliki potensi untuk menciptakan realitas satu negara yang tidak dapat dipulihkan yang tidak sesuai dengan mewujudkan aspirasi nasional, historis dan demokratis yang sah dari orang Israel dan Palestina.
Guterres juga mengatakan pemukiman dan perluasan Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur ilegal menurut resolusi dan hukum internasional PBB. Menurutnya langkah tersebut merupakan hambatan utama bagi perdamaian dan harus dihentikan.
"Kekerasan dan hasutan terus memicu iklim ketakutan dan ketidakpercayaan. Situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza tetap mengerikan," cetusnya.
Selain itu, Guterres mengatakan Gaza menjadi tidak dapat dipulihkan pada tahun 2020 kecuali tindakan nyata diambil untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur, berdasarkan prediksi tim PBB di Palestina.
"Namun, Gaza tetap terjepit oleh penutupan yang melumpuhkan dan keadaan darurat kemanusiaan yang terus-menerus," katanya, menunjuk pada 2 juta orang Palestina yang sedang berjuang dengan infrastruktur yang hancur, kurangnya pasokan listrik dan layanan dasar, pengangguran kronis serta ekonomi yang lumpuh.
"Semua ini terjadi di tengah bencana lingkungan yang sedang berlangsung," tambahnya.
"Saya sangat prihatin bahwa kekurangan dana yang terakhir di UNRWA akan sangat mengganggu kemampuan badan tersebut untuk memenuhi mandatnya dan mempertahankan layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan untuk Pengungsi Palestina," imbuhnya.
Washington mengumumkan bulan lalu, berencana untuk menahan bantuan sebesar USD65 juta kepada UNRWA yang menyediakan layanan bagi sekitar 6 juta pengungsi Palestina di wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah, sampai pertimbangan lebih lanjut.
Rumah bagi hampir 2 juta orang, Jalur Gaza menawarkan total 13 rumah sakit yang dikelola Kementerian Pendidikan dan 54 pusat perawatan kesehatan primer yang mencakup sekitar 95 persen dari semua layanan kesehatan di daerah kantong pantai.
Gaza, yang terus mengerang di bawah pengepungan satu dekade Israel, telah berjuang mengatasi kekurangan listrik yang parah sejak 2006.
"Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas, perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di kawasan ini," kata Antonio Guterres dalam sebuah pertemuan di markas besar PBB di New York dengan sebuah komite mengenai hak-hak orang Palestina.
Guterres memuji kelompok tersebut karena bekerja tanpa kenal lelah untuk membantu mewujudkan hak-hak Palestina yang tak dapat dicabut. Kelompok ini juga menjadi suara terdepan untuk mendukung pencapaian solusi dua negara yang dapat mengakhiri pendudukan Israel.
"Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin melihat sebuah negara Palestina dan sebuah negara Israel, keduanya memiliki Ibu Kota di Yerusalem," katanya seperti dikutip dari Anadolu, Selasa (6/2/2018).
Meski begitu, Guterres mencatat tren negatif di lapangan memiliki potensi untuk menciptakan realitas satu negara yang tidak dapat dipulihkan yang tidak sesuai dengan mewujudkan aspirasi nasional, historis dan demokratis yang sah dari orang Israel dan Palestina.
Guterres juga mengatakan pemukiman dan perluasan Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur ilegal menurut resolusi dan hukum internasional PBB. Menurutnya langkah tersebut merupakan hambatan utama bagi perdamaian dan harus dihentikan.
"Kekerasan dan hasutan terus memicu iklim ketakutan dan ketidakpercayaan. Situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza tetap mengerikan," cetusnya.
Selain itu, Guterres mengatakan Gaza menjadi tidak dapat dipulihkan pada tahun 2020 kecuali tindakan nyata diambil untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur, berdasarkan prediksi tim PBB di Palestina.
"Namun, Gaza tetap terjepit oleh penutupan yang melumpuhkan dan keadaan darurat kemanusiaan yang terus-menerus," katanya, menunjuk pada 2 juta orang Palestina yang sedang berjuang dengan infrastruktur yang hancur, kurangnya pasokan listrik dan layanan dasar, pengangguran kronis serta ekonomi yang lumpuh.
"Semua ini terjadi di tengah bencana lingkungan yang sedang berlangsung," tambahnya.
"Saya sangat prihatin bahwa kekurangan dana yang terakhir di UNRWA akan sangat mengganggu kemampuan badan tersebut untuk memenuhi mandatnya dan mempertahankan layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan untuk Pengungsi Palestina," imbuhnya.
Washington mengumumkan bulan lalu, berencana untuk menahan bantuan sebesar USD65 juta kepada UNRWA yang menyediakan layanan bagi sekitar 6 juta pengungsi Palestina di wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah, sampai pertimbangan lebih lanjut.
Rumah bagi hampir 2 juta orang, Jalur Gaza menawarkan total 13 rumah sakit yang dikelola Kementerian Pendidikan dan 54 pusat perawatan kesehatan primer yang mencakup sekitar 95 persen dari semua layanan kesehatan di daerah kantong pantai.
Gaza, yang terus mengerang di bawah pengepungan satu dekade Israel, telah berjuang mengatasi kekurangan listrik yang parah sejak 2006.
(ian)
