Tunisia Tngkap 150 Orang karena Kerusuhan

TUNIS - Pihak berwenang Tunisia menahan 150 orang termasuk pemimpin oposisi setempat pada hari Jumat kemarin. Penangkapan terbaru ini membuat jumlah mereka yang ditahan mendekati 800 orang dalam menanggapi demonstrasi minggu ini terhadap kenaikan harga dan pajak.

Protes, beberapa aksi kekerasan, meletus di Tunisia pada hari Senin saat seorang pemrotes terbunuh sebelum surut pada hari Kamis. Para pemrotes telah membakar puluhan gedung negara, mendorong pemerintah untuk mengirim tentara ke beberapa desa dan kota.

Aktivis dan politisi oposisi menyerukan aksi demonstrasi baru-baru ini di Ibu Kota Tunis pada hari Jumat dan Minggu. Aksi ini bertepatan dengan peringatan jatuhnya presiden Zine El-Abidine Ben Ali, pemimpin pertama yang jatuh dalam demonstrasi "Arab Spring" tahun 2011 yang menyapu Timur Tengah.

Pada hari Kamis, kerusuhan terbatas pada bentrokan sporadis, terjadi di kota utara Siliana, Sidi Bouzid, Tunisia tengah dan Douz di selatan negara Afrika Utara itu. Pada hari Jumat aksi sebagian besar sepi dengan hanya 200 orang yang melakukan demonstrasi damai di ibukota tersebut, kata seorang saksi mata.

"Protes telah menurun dan tidak ada kerusakan, tapi semalam polisi menangkap 150 orang yang terlibat dalam kerusuhan selama beberapa hari terakhir, sehingga jumlah total tahanan menjadi 778," ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khelifa Chibani mengatakan.

"Enam belas 'ekstremis Islam' termasuk di antara mereka yang ditahan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (13/1/2018).

Kementerian dalam negeri juga menyatakan pihak berwenang juga menangkap empat orang karena melemparkan bom bensin ke sebuah sekolah Yahudi pada hari Selasa. "Mereka tidak memiliki afiliasi keagamaan dan telah mencoba untuk menciptakan kekacauan," tambahnya.

Tiga pemimpin lokal Front Populer, blok oposisi utama, ditahan di Gafsa karena diduga membakar gedung pemerintah.

Front Populer mengatakan bahwa para pemimpinnya telah ditargetkan dalam sebuah kampanye politik yang mereproduksi metode rezim Ben Ali yang menindas. "Anggota partai juga telah ditangkap di Mahdia dan Karbariya," bunyi pernyataan kelompok itu.

Pemerintah telah menyalahkan oposisi dan "pembuat onar" karena memicu keresahan, sebuah tuduhan yang ditolak oleh oposisi. Pemerintah telah berjanji untuk tidak mundur berdasarkan langkah-langkah penghematan, yang dilakukan untuk memuaskan kreditor asing.

Aksi protes dipicu atas kenaikan harga dan pajak dalam anggaran tahun ini yang mulai berlaku pada 1 Januari.

"Pihak berwenang menghormati hak untuk melakukan demonstrasi namun tindakan vandalisme dikendalikan," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Harga telah meningkat untuk bahan bakar dan beberapa barang konsumsi, sementara pajak atas mobil, telepon, internet, akomodasi hotel dan barang lainnya juga telah naik.

Tunisia dipuji sebagai satu-satunya keberhasilan demokratis Arab Spring. Arab Spring adalah sebuah fenomena politik di mana satu negara Arab menggulingkan pemimpin lama dalam pemberontakan tanpa memicu kekerasan atau perang sipil yang meluas. Politisi Tunisia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2015 untuk mencapai perubahan tanpa kekerasan.

Tapi Tunisia telah memiliki sembilan pemerintah sejak penggulingan Ben Ali, tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang mengakar. Perekonomian memburuk sejak sektor pariwisata vital hampir terhapus oleh gelombang serangan militan yang mematikan pada tahun 2015, dan belum pulih meski mendapat keamanan yang lebih baik.

Tunisia tampaknya memiliki sedikit ruang untuk mundur dari penghematan. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Tunisia berkomitmen untuk "menentukan tindakan" untuk mereformasi ekonominya sebelum IMF meninjau pembayaran tahap pinjaman berikutnya.

Tahun lalu, IMF yang berbasis di Washington menyetujui program pinjaman empat tahun senilai sekitar USD2,8 miliar dengan Tunisia, terkait dengan reformasi ekonomi.

Anggaran 2018 juga menaikkan pajak bea cukai atas beberapa impor, dan pemerintah Tunis mencoba untuk memotong tagihan upah sektor publik melalui redundansi sukarela.