Myanmar Larang Investigator HAM PBB Berkunjung
Kamis, 21 Desember 2017 - 12:03 WIB
Myanmar Larang Investigator HAM PBB Berkunjung
A
A
A
JENEWA - Investigator independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Yanghee Lee, dilarang mengunjungi negara itu hingga sisa masa jabatannya.
Yanghee akan berkunjung ke Myanmar pada Januari untuk menilai kondisi HAM di negara itu, termasuk tuduhan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Meski demikian, Myanmar menyatakan kepadanya bahwa pemerintah tidak akan bekerja sama dengannya lagi.
“Deklarasi nonkerja sama ini dengan mandat saya dapat dianggap sebagai indikasi kuat bahwa di sana pasti terjadi sesuatu yang mengerikan di Rakhine serta di wilayah lain. Ini memalukan bahwa Myanmar mengambil jalur ini,” ungkap pernyataan Yanghee dikutip kantor berita Reuters.
Dia menambahkan, “Pemerintah berulang kali menyangkal pelanggaran HAM yang terjadi di penjuru Myanmar, terutama di Rakhine. Mereka mengatakan tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan, tapi mereka kurang bekerja sama dengan mandat saya dan saran misi pencari fakta lainnya.” Yanghee berharap Pemerintah Myanmar akan mengubah pikirannya.
Dia bingung dan kecewa karena Duta Besar (Dubes) Myanmar di Jenewa Htin Lynn menjelaskan pada Dewan HAM PBB dua pekan lalu bahwa negara itu akan terus bekerja sama.
“Sekarang saya diberitahukan keputusan untuk tidak lagi bekerja sama dengan saya berdasarpernyataanyangsaya buat setelah saya mengunjungi negara itu pada Juli,” kata Yanghee.
Lynn, juru bicara Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Zaw Htay atau juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar Kyaw Moe Tun, tak ada yang mau berkomentar tentang langkah terhadap Yanghee tersebut. Mandat Yanghee mengharuskannya mengunjungi Myanmar dua kali per tahun dan dia telah berkunjung enam kali sejak memegang jabatannya pada Juni 2014.
Kunjungan tetap dilakukan meski pemerintah Myanmar selalu menolak akses ke beberapa wilayah dengan alasan keamanan. Lebih dari 650.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer Myanmar di Rakhine.
Survei yang dilakukan kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh oleh badan bantuan Medecins Sans Frontieres menunjukkan sedikitnya 6.700 Rohingya dibunuh di Rakhine pada Agustus lalu, setelah serangan militan Rohingya dan operasi militer Myanmar pada 25 Agustus 2017.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut kekerasan di Rakhine itu sebagai contoh buku teks untuk pembersihan etnik. Dia juga menyatakan tidak akan terkejut jika pengadilan menyatakan genosida telah terjadi di Rakhine.
Sementara itu, organisasi nonpemerintah yang berbasis di Tokyo, Human Rights Now (HRW), mendesak Pemerintah Jepang mengambil langkah keras terhadap penahanan dua jurnalis Reuters di Myanmar pekan lalu. (Syarifudin)
Yanghee akan berkunjung ke Myanmar pada Januari untuk menilai kondisi HAM di negara itu, termasuk tuduhan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Meski demikian, Myanmar menyatakan kepadanya bahwa pemerintah tidak akan bekerja sama dengannya lagi.
“Deklarasi nonkerja sama ini dengan mandat saya dapat dianggap sebagai indikasi kuat bahwa di sana pasti terjadi sesuatu yang mengerikan di Rakhine serta di wilayah lain. Ini memalukan bahwa Myanmar mengambil jalur ini,” ungkap pernyataan Yanghee dikutip kantor berita Reuters.
Dia menambahkan, “Pemerintah berulang kali menyangkal pelanggaran HAM yang terjadi di penjuru Myanmar, terutama di Rakhine. Mereka mengatakan tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan, tapi mereka kurang bekerja sama dengan mandat saya dan saran misi pencari fakta lainnya.” Yanghee berharap Pemerintah Myanmar akan mengubah pikirannya.
Dia bingung dan kecewa karena Duta Besar (Dubes) Myanmar di Jenewa Htin Lynn menjelaskan pada Dewan HAM PBB dua pekan lalu bahwa negara itu akan terus bekerja sama.
“Sekarang saya diberitahukan keputusan untuk tidak lagi bekerja sama dengan saya berdasarpernyataanyangsaya buat setelah saya mengunjungi negara itu pada Juli,” kata Yanghee.
Lynn, juru bicara Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Zaw Htay atau juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar Kyaw Moe Tun, tak ada yang mau berkomentar tentang langkah terhadap Yanghee tersebut. Mandat Yanghee mengharuskannya mengunjungi Myanmar dua kali per tahun dan dia telah berkunjung enam kali sejak memegang jabatannya pada Juni 2014.
Kunjungan tetap dilakukan meski pemerintah Myanmar selalu menolak akses ke beberapa wilayah dengan alasan keamanan. Lebih dari 650.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer Myanmar di Rakhine.
Survei yang dilakukan kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh oleh badan bantuan Medecins Sans Frontieres menunjukkan sedikitnya 6.700 Rohingya dibunuh di Rakhine pada Agustus lalu, setelah serangan militan Rohingya dan operasi militer Myanmar pada 25 Agustus 2017.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut kekerasan di Rakhine itu sebagai contoh buku teks untuk pembersihan etnik. Dia juga menyatakan tidak akan terkejut jika pengadilan menyatakan genosida telah terjadi di Rakhine.
Sementara itu, organisasi nonpemerintah yang berbasis di Tokyo, Human Rights Now (HRW), mendesak Pemerintah Jepang mengambil langkah keras terhadap penahanan dua jurnalis Reuters di Myanmar pekan lalu. (Syarifudin)
(nfl)
