DK PBB Voting Draft Penolakan Yerusalem Ibu Kota Israel
Senin, 18 Desember 2017 - 09:59 WIB
DK PBB Voting Draft Penolakan Yerusalem Ibu Kota Israel
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan memberikan suara pada hari Senin (18/12/2017) terkait nasib rancangan resolusi atau draft yang diajukan Mesir, Draft itu berisi penolakan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Rancangan resolusi ini kemungkinan akan diveto oleh AS, karena Washington selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel.
Teks satu halaman yang akan diputuskan DK PBB tidak secara khusus menyebut AS atau Trump di dalamnya. Rancangan resolusi ini menekankan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi, bukan keputusan sepihak AS.
”Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan harus dibatalkan,” bunyi draft resolusi tersebut.
Keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melanggar konsensus internasional. Keputusan itu disampaikan Trump 6 Desember lalu, di mana dia juga memerintahkan pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem segera.
Keputusan itu memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim. Beberapa warga Palestina tewas ditembak mati dalam demonstrasi di berbagai wilayah untuk menentang status Yerusalem.
Wakil Presiden AS Mike Pence dijadwalkan mengunjungi Yerusalem pada hari Rabu nanti di tengah situasi yang masih memanas. Pemerintah Palestina hingga pihak gereja Ortodoks Mesir menolak menyambut Pence.
Duta Israel untuk PBB Danny Danon pada hari Sabtu mengecam rancangan resolusi tersebut. Menurutnya, draft itu sebagai upaya lain Palestina untuk menulis ulang sejarah.
”Tidak ada suara atau diskusi yang bisa mengubah realitas yang jelas, Yerusalem adalah Ibu Kota Israel, sekarang dan selamanya. Kami akan terus berjuang untuk kebenaran sejarah, kali ini, bersama dengan sekutu kami,” kata Danon, seperti dikutip Times of Israel.
Sangat tidak mungkin ada resolusi yang lolos di Dewan Keamanan, di mana AS adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto.
Duta Besar AS Nikki Haley adalah pendukung setia Israel, yang telah terang-terangan menyatakan negaranya lebih kredibel mengatasi konflik Palestina-Israel ketimbang PBB. Haley memuji pengakuan Trump atas Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai tindakan yang benar.
Rancangan resolusi ini kemungkinan akan diveto oleh AS, karena Washington selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel.
Teks satu halaman yang akan diputuskan DK PBB tidak secara khusus menyebut AS atau Trump di dalamnya. Rancangan resolusi ini menekankan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi, bukan keputusan sepihak AS.
”Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan harus dibatalkan,” bunyi draft resolusi tersebut.
Keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melanggar konsensus internasional. Keputusan itu disampaikan Trump 6 Desember lalu, di mana dia juga memerintahkan pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem segera.
Keputusan itu memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim. Beberapa warga Palestina tewas ditembak mati dalam demonstrasi di berbagai wilayah untuk menentang status Yerusalem.
Wakil Presiden AS Mike Pence dijadwalkan mengunjungi Yerusalem pada hari Rabu nanti di tengah situasi yang masih memanas. Pemerintah Palestina hingga pihak gereja Ortodoks Mesir menolak menyambut Pence.
Duta Israel untuk PBB Danny Danon pada hari Sabtu mengecam rancangan resolusi tersebut. Menurutnya, draft itu sebagai upaya lain Palestina untuk menulis ulang sejarah.
”Tidak ada suara atau diskusi yang bisa mengubah realitas yang jelas, Yerusalem adalah Ibu Kota Israel, sekarang dan selamanya. Kami akan terus berjuang untuk kebenaran sejarah, kali ini, bersama dengan sekutu kami,” kata Danon, seperti dikutip Times of Israel.
Sangat tidak mungkin ada resolusi yang lolos di Dewan Keamanan, di mana AS adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto.
Duta Besar AS Nikki Haley adalah pendukung setia Israel, yang telah terang-terangan menyatakan negaranya lebih kredibel mengatasi konflik Palestina-Israel ketimbang PBB. Haley memuji pengakuan Trump atas Yerusalem Ibu Kota Israel sebagai tindakan yang benar.
(mas)
