Dihadapan Netanyahu, Macron Tegaskan Menolak Pengakuan Yerusalem
A
A
A
PARIS - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trum yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu diungkapkannya dihadapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Macron mengungkapkan bahwa keputusan Trump merupakan ancaman yang berbahaya bagi perdamaian.
"Pernyataan Trump tentang Yerusalem adalah ancaman bagi perdamaian dan kami menentangnya," kata Macron seperti dikutip dari The Guardian, Senin (11/12/2017).
Ia pun menyarankan pembekuan pembangunan permukiman Israel akan menjadi isyarat penting, menunjukkan bahwa Israel berkomitmen terhadap perdamaian.
Macron telah pengkritik utama asal Eropa terhadap keputusan AS tersebut. Ia telah memperingatkan Trump sebelum mengumumkan keputusannya akan konsekuensi yang mungkin merusak proses perdamian Palestina.
Negara-negara Eropa, seperti kebanyakan negara, telah mengkritik keputusan pemerintahan Trump yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, sementara orang-orang Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai Ibu Kota negara merdeka mereka di masa depan.
Sebagian besar negara telah mempertahankan posisi bahwa keputusan tentang status Yerusalem harus diserahkan ke perundingan di masa depan. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di masa depan kemungkinan akan menempatkan Ibu Kota Israel di Yerusalem, dan kebijakan lama perlu ditinggalkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang hampir sama.
Macron mengungkapkan bahwa keputusan Trump merupakan ancaman yang berbahaya bagi perdamaian.
"Pernyataan Trump tentang Yerusalem adalah ancaman bagi perdamaian dan kami menentangnya," kata Macron seperti dikutip dari The Guardian, Senin (11/12/2017).
Ia pun menyarankan pembekuan pembangunan permukiman Israel akan menjadi isyarat penting, menunjukkan bahwa Israel berkomitmen terhadap perdamaian.
Macron telah pengkritik utama asal Eropa terhadap keputusan AS tersebut. Ia telah memperingatkan Trump sebelum mengumumkan keputusannya akan konsekuensi yang mungkin merusak proses perdamian Palestina.
Negara-negara Eropa, seperti kebanyakan negara, telah mengkritik keputusan pemerintahan Trump yang membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, sementara orang-orang Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai Ibu Kota negara merdeka mereka di masa depan.
Sebagian besar negara telah mempertahankan posisi bahwa keputusan tentang status Yerusalem harus diserahkan ke perundingan di masa depan. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di masa depan kemungkinan akan menempatkan Ibu Kota Israel di Yerusalem, dan kebijakan lama perlu ditinggalkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang hampir sama.
(ian)