Banyak Negara Siap 'Keroyok' AS dan Israel soal Yerusalem
Banyak Negara Siap 'Keroyok' AS dan Israel soal Yerusalem
A
A
A
NEW YORK - Banyak negara termasuk dari Eropa, Mesir dan Rusia dijadwalkan akan “melawan” Amerika Serikat (AS) dan Israel di Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Jumat (8/12/2017). Perlawanan itu untuk menentang pengakuan sepihak Presiden Donald Trump bahwa Yerusalem menjadi Ibu Kota Israel.
Duta PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) untuk PBB Riyad Mansour meminta DK PBB "bertindak cepat.” “Untuk menghindari situasi yang sangat berbahaya ini, yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,” katanya seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA.
Orang-orang Palestina berpendapat bahwa pengakuan secara resmi oleh Trump, termasuk keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, bertentangan dengan keputusan DK PBB di masa lalu, termasuk Resolusi 242 yang disahkan pada tahun 1967 dan Resolusi 2334 disetujui pada bulan Desember 2016.
Tindakan Trump juga bertentangan dengan Resolusi DK PBB 478, yang disetujui pada tahun 1980. Resolusi ini secara khusus meminta kedutaan asing tidak berada di Yerusalem.
Namun, AS—satu dari lima negara anggota DK PBB dengan hak veto—kemungkinan besar akan memblokir tindakan apapun terhadap Israel.
Permintaan agar DK PBB menggelar pertemuan untuk menyikapi krisis Yerusalem diajukan oleh Bolivia, Mesir, Prancis, Italia, Senegal, Swedia, Inggris dan Uruguay.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dijadwalkan akan menenukan sikap di badan yang berisi 15 anggota tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon juga dijadwalkan akan berbicara.
“Alih-alih mengkritik keputusan ini, sekaranglah saatnya bagi semua anggota dewan, dan semua negara, untuk juga mengenali Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan juga mulai memindahkan kedutaan mereka,” kata Danon.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa relokasi kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem akan memakan waktu.
”Kami tidak akan melakukannya dengan cepat. Kami harus mendapatkan sebuah situs. Kami harus mengembangkan rencana pembangunan. Kami harus membangun gedung itu. Jadi ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam semalam,” kata Tillerson, seperti dikutip Reuters.
Duta PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) untuk PBB Riyad Mansour meminta DK PBB "bertindak cepat.” “Untuk menghindari situasi yang sangat berbahaya ini, yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,” katanya seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA.
Orang-orang Palestina berpendapat bahwa pengakuan secara resmi oleh Trump, termasuk keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, bertentangan dengan keputusan DK PBB di masa lalu, termasuk Resolusi 242 yang disahkan pada tahun 1967 dan Resolusi 2334 disetujui pada bulan Desember 2016.
Tindakan Trump juga bertentangan dengan Resolusi DK PBB 478, yang disetujui pada tahun 1980. Resolusi ini secara khusus meminta kedutaan asing tidak berada di Yerusalem.
Namun, AS—satu dari lima negara anggota DK PBB dengan hak veto—kemungkinan besar akan memblokir tindakan apapun terhadap Israel.
Permintaan agar DK PBB menggelar pertemuan untuk menyikapi krisis Yerusalem diajukan oleh Bolivia, Mesir, Prancis, Italia, Senegal, Swedia, Inggris dan Uruguay.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dijadwalkan akan menenukan sikap di badan yang berisi 15 anggota tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon juga dijadwalkan akan berbicara.
“Alih-alih mengkritik keputusan ini, sekaranglah saatnya bagi semua anggota dewan, dan semua negara, untuk juga mengenali Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan juga mulai memindahkan kedutaan mereka,” kata Danon.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa relokasi kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem akan memakan waktu.
”Kami tidak akan melakukannya dengan cepat. Kami harus mendapatkan sebuah situs. Kami harus mengembangkan rencana pembangunan. Kami harus membangun gedung itu. Jadi ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam semalam,” kata Tillerson, seperti dikutip Reuters.
(mas)
Explore More