AS Siap 'Tegakkan Keadilan' di Suriah Tanpa Persetujuan PBB
Minggu, 19 November 2017 - 02:25 WIB
AS Siap 'Tegakkan Keadilan' di Suriah Tanpa Persetujuan PBB
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) merasa kewenangannya tidak bisa dibatasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Melalui dutanya untuk PBB, Nikki Haley, Washington siap “menegakkan keadilan” di Suriah tanpa persetujuan DK PBB.
AS pernah mengambil tindakan seperti itu di Libya pada tahun 2011.
”Dengan persatuan dewan, atau pun sendirian, yang tidak terkendali oleh obstruksiisme Rusia, kami akan terus berjuang demi keadilan dan pertanggungjawaban di Suriah,” kata Haley, yang mengecam veto Rusia soal rancangan resolusi tentang perluasan penyelidikan senjata kimia Suriah, seperti dikutip Russia Today, Minggu (19/11/2017).
Rancangan resolusi yang diusulkan oleh Jepang tersebut menyerukan perpanjangan penyelidikan senjata kimia Suriah selama 30 hari ke depan.
Moskow merasa resolusi PBB tersebut semata-mata dirancang untuk mendiskreditkan Rusia dan perannya di Suriah.
Duta Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperpanjang misi jika beberapa kelemahan yang mencolok dalam pekerjaannya tidak diubah.
”Tidak ada jalan lain setelah pimpinan JIM (UN-OPCW Joint Investigative Mechanism) mempermalukan dirinya dengan investigasi fiktifnya terhadap insiden penggunaan sarin di Khan Shaykhun dan menandatangani tuduhan yang tidak berdasar terhadap Suriah,” ujar diplomat Moskow tersebut.
Namun, Haley menuduh Rusia tidak menunjukkan fleksibilitas dalam menegosiasikan kondisi penyelidikan tersebut. Diplomat AS itu mengklaim bahwa Moskow hanya “mendikte”.
AS pernah mengambil tindakan seperti itu di Libya pada tahun 2011.
”Dengan persatuan dewan, atau pun sendirian, yang tidak terkendali oleh obstruksiisme Rusia, kami akan terus berjuang demi keadilan dan pertanggungjawaban di Suriah,” kata Haley, yang mengecam veto Rusia soal rancangan resolusi tentang perluasan penyelidikan senjata kimia Suriah, seperti dikutip Russia Today, Minggu (19/11/2017).
Rancangan resolusi yang diusulkan oleh Jepang tersebut menyerukan perpanjangan penyelidikan senjata kimia Suriah selama 30 hari ke depan.
Moskow merasa resolusi PBB tersebut semata-mata dirancang untuk mendiskreditkan Rusia dan perannya di Suriah.
Duta Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperpanjang misi jika beberapa kelemahan yang mencolok dalam pekerjaannya tidak diubah.
”Tidak ada jalan lain setelah pimpinan JIM (UN-OPCW Joint Investigative Mechanism) mempermalukan dirinya dengan investigasi fiktifnya terhadap insiden penggunaan sarin di Khan Shaykhun dan menandatangani tuduhan yang tidak berdasar terhadap Suriah,” ujar diplomat Moskow tersebut.
Namun, Haley menuduh Rusia tidak menunjukkan fleksibilitas dalam menegosiasikan kondisi penyelidikan tersebut. Diplomat AS itu mengklaim bahwa Moskow hanya “mendikte”.
(mas)
