Ancam Solusi Dua Negara, Jerman Kutuk Ekspansi Permukiman Israel
Jum'at, 20 Oktober 2017 - 16:01 WIB
Ancam Solusi Dua Negara, Jerman Kutuk Ekspansi Permukiman Israel
A
A
A
BERLIN - Pemerintah Jerman telah mengutuk langkah terakhir yang diambil oleh pemerintah Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan Palestina (oPt). Pernyataan itu dikeluarkan pemerintah Jerman melalui Kementerian Luar Negerinya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin mencatat bagaimana rencana untuk membangun hampir 3.000 unit perumahan tambahan di Tepi Barat diadopsi minggu ini.
Pemerintah Jerman menyatakan bahwa ingin mengambil kesempatan ini untuk mengulangi fakta bahwa pihaknya tidak akan mengakui perubahan apapun pada garis 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi.
"Sementara pembangunan permukiman yang melanggar hukum internasional bukanlah satu-satunya hambatan bagi solusi dua negara, setiap unit perumahan baru menyimpan satu realitas di mana negara Palestina terus ditolak sepenuhnya hak politik mereka," demikian bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (20/10/2017).
Referensi eksplisit tentang realitas satu negara di mana orang-orang Palestina ditolak hak dasarnya tidak biasa karena pemerintah Eropa mengecam konstruksi permukiman Israel.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman itu melanjutkan: "Kelayakan sebuah negara Palestina yang bersebelahan dan dapat terus berjalan, antara lain, oleh fakta bahwa Yerusalem Timur semakin terputus dari Tepi Barat."
"Dengan latar belakang ini, kami mengikuti laporan tentang pembangunan berkelanjutan dari permukiman Givat Hamatos dengan perhatian khusus. Kami menyerukan pihak Israel untuk menahan diri dari tindakan ini," akhir dari pernyataan itu.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin mencatat bagaimana rencana untuk membangun hampir 3.000 unit perumahan tambahan di Tepi Barat diadopsi minggu ini.
Pemerintah Jerman menyatakan bahwa ingin mengambil kesempatan ini untuk mengulangi fakta bahwa pihaknya tidak akan mengakui perubahan apapun pada garis 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi.
"Sementara pembangunan permukiman yang melanggar hukum internasional bukanlah satu-satunya hambatan bagi solusi dua negara, setiap unit perumahan baru menyimpan satu realitas di mana negara Palestina terus ditolak sepenuhnya hak politik mereka," demikian bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (20/10/2017).
Referensi eksplisit tentang realitas satu negara di mana orang-orang Palestina ditolak hak dasarnya tidak biasa karena pemerintah Eropa mengecam konstruksi permukiman Israel.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman itu melanjutkan: "Kelayakan sebuah negara Palestina yang bersebelahan dan dapat terus berjalan, antara lain, oleh fakta bahwa Yerusalem Timur semakin terputus dari Tepi Barat."
"Dengan latar belakang ini, kami mengikuti laporan tentang pembangunan berkelanjutan dari permukiman Givat Hamatos dengan perhatian khusus. Kami menyerukan pihak Israel untuk menahan diri dari tindakan ini," akhir dari pernyataan itu.
(ian)
