Di Forum PBB, Vanuatu Kembali Tuduh Indonesia Langgar HAM di Papua
Jum'at, 11 Agustus 2017 - 01:22 WIB
Di Forum PBB, Vanuatu Kembali Tuduh Indonesia Langgar HAM di Papua
A
A
A
WELLINGTON - Vanuatu dalam forum PBB kembali menuduh pasukan Indonesia melanggar HAM, hak kebebasan berekspresi dan hak berkumpul warga di Papua. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar-nya di Selandia Baru menolak tuduhan tersebut.
Vanuatu dalam forum PBB bukan sekali ini menuduh pasukan Indonesia melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Papua. Pemerintah negara itu bahkan berulang kali menyerukan PBB bertindak atas apa yang dituduhkan tersebut.
Tuduhan terbaru itu mengacu pada penangkapan sejumlah demonstran di Papua baru-baru ini.
Minister Counsellor di Kedutaan Indonesia, Wanton Saragih, membantah bahwa orang-orang Papua ditangkap karena menjalankan hak-hak dasar mereka seperti hak kebebasan berekspresi.
Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat
Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik
Tujuh Negara Pasifik Usik Papua Lagi, Indonesia Kesal
Saragih membantah laporan RNZ dan laporan lain yang menyebut lebih dari seratus orang Papua ditangkap dan diperlakukan secara kasar oleh polisi di Kota Nabire, pada bulan lalu.
”Pada tanggal 6 Juli, puluhan orang dibawa ke kantor polisi di Nabire atas tuduhan dan laporan bahwa mereka berperan dalam membagikan brosur yang menyerukan tindakan melanggar hukum,” kata Saragih.
”Pihak berwenang menentukan bahwa kelompok tersebut tidak memberikan pemberitahuan yang benar atau mengantongi izin untuk mengadakan demonstrasi,” lanjut Saragih, seperti dikutip dari RNZ, Jumat (11/8/2017).
Saragih mengatakan, orang-orang Papua diperlakukan dengan hormat dan bermartabat oleh polisi yang membebaskan mereka dengan mengantarkan mereka ke tempat asal mereka pada keesokan harinya.
Dia menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan peristiwa umum di banyak kota di Indonesia.
”Hak masyarakat untuk secara damai menyuarakan pendapat mereka dilindungi oleh undang-undang," kata Saragih. Menurutnya, pernyataan dan tuduhan dari Vanuatu tentang Papua di forum internasional tidak membantu.
”Vanuatu juga harus memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” seru Saragih.
Vanuatu dalam forum PBB bukan sekali ini menuduh pasukan Indonesia melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Papua. Pemerintah negara itu bahkan berulang kali menyerukan PBB bertindak atas apa yang dituduhkan tersebut.
Tuduhan terbaru itu mengacu pada penangkapan sejumlah demonstran di Papua baru-baru ini.
Minister Counsellor di Kedutaan Indonesia, Wanton Saragih, membantah bahwa orang-orang Papua ditangkap karena menjalankan hak-hak dasar mereka seperti hak kebebasan berekspresi.
Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat
Berani Ikut Campur Urusan RI soal Papua, Ini Dalih Negara Pasifik
Tujuh Negara Pasifik Usik Papua Lagi, Indonesia Kesal
Saragih membantah laporan RNZ dan laporan lain yang menyebut lebih dari seratus orang Papua ditangkap dan diperlakukan secara kasar oleh polisi di Kota Nabire, pada bulan lalu.
”Pada tanggal 6 Juli, puluhan orang dibawa ke kantor polisi di Nabire atas tuduhan dan laporan bahwa mereka berperan dalam membagikan brosur yang menyerukan tindakan melanggar hukum,” kata Saragih.
”Pihak berwenang menentukan bahwa kelompok tersebut tidak memberikan pemberitahuan yang benar atau mengantongi izin untuk mengadakan demonstrasi,” lanjut Saragih, seperti dikutip dari RNZ, Jumat (11/8/2017).
Saragih mengatakan, orang-orang Papua diperlakukan dengan hormat dan bermartabat oleh polisi yang membebaskan mereka dengan mengantarkan mereka ke tempat asal mereka pada keesokan harinya.
Dia menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan peristiwa umum di banyak kota di Indonesia.
”Hak masyarakat untuk secara damai menyuarakan pendapat mereka dilindungi oleh undang-undang," kata Saragih. Menurutnya, pernyataan dan tuduhan dari Vanuatu tentang Papua di forum internasional tidak membantu.
”Vanuatu juga harus memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” seru Saragih.
(mas)
