Vanuatu Mengeluh Diserang Troll Online usai Usik RI soal Papua Barat
loading...
Akun Instagram Kantor Pariwisata Vanuatu dibanjiri pesan dan komentar kecaman termasuk yang bernada rasis setelah pertengkaran diplomatik soal Papua Barat di PBB. Foto/Instagram @vanuatuislands
A
A
A
SYDNEY - Aksi Vanuatu yang mengusik Indonesia soal kondisi hak asasi manusia (HAM) warga Papua Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB tak berhenti dalam pertengkaran diplomatik. Negara Samudra Pasifik itu mengeluh setelah akun media sosialnya diserang para troll yang mereka sebut sebagai "serangan terkoordinasi" dari Indonesia.
Pada Sidang Majelis Umum PBB hari Sabtu pekan lalu, Perdana Menteri Vanuatu Bob Laughman meminta Indonesia untuk menangani dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Diplomat junior Indonesia Silvany Austin Pasaribu untuk menjawab tegas; “Anda bukan representasi rakyat Papua jadi berhentilah berfantasi tentang menjadi satu." (Baca: RI pada Vanuatu: Berhenti Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Kami )
Silvany dari Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB menuduh Vanuatu memiliki obsesi tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri.
Setelah pertengkaran diplomatik tersebut, pemerintah Vanuatu mengeluh serangan troll online yang mereka sebut "bot nasionalis Indonesia". Menurut pemerintah negara Samudra Pasifik tersebut akun Instagram untuk Kantor Pariwisata Vanuatu, @vanuatuislands, dibanjiri pesan-pesan bernada kebencian, termasuk ujaran rasis.
Tak tahan dengan serbuan troll online tersebut, akun Instagram Kantor Pariwisata Vanuatu mematikan fitur komentar di semua fotonya.
Meski begitu, banyak orang Indonesia yang mengecam komentar rasis di sisi mana pun dari masalah Papua Barat. (Baca juga: Diplomat Silvany: Papua Barat Bagian Indonesia Sudah Final, Vanuatu Bodoh )
Manajer Komunikasi Kantor Pariwisata Vanuatu Nick Howlett mengatakan kepada penyiar ABC.net.au, Rabu (30/9/2020), bahwa dia yakin komentar itu adalah bagian dari "aktivitas (media sosial) tidak autentik yang terkoordinasi", yang mengacu pada penggunaan bot. Bot ini, kata dia, telah menargetkan akun media sosial Vanuatu dengan komentar kebencian setiap kali politisi negara tersebut mengangkat masalah HAM di Papua di masa lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah tidak mendukung klaim Vanuatu soal teori penggunaan bot.
“Bisakah kita membungkam media sosial? Mengomentari (etika di media sosial) tergantung pada kedewasaan seseorang. Tapi saya yakin mayoritas masyarakat kita antirasis karena kita bangsa yang majemuk," katanya.
Pada Sidang Majelis Umum PBB hari Sabtu pekan lalu, Perdana Menteri Vanuatu Bob Laughman meminta Indonesia untuk menangani dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Diplomat junior Indonesia Silvany Austin Pasaribu untuk menjawab tegas; “Anda bukan representasi rakyat Papua jadi berhentilah berfantasi tentang menjadi satu." (Baca: RI pada Vanuatu: Berhenti Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Kami )
Silvany dari Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB menuduh Vanuatu memiliki obsesi tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri.
Setelah pertengkaran diplomatik tersebut, pemerintah Vanuatu mengeluh serangan troll online yang mereka sebut "bot nasionalis Indonesia". Menurut pemerintah negara Samudra Pasifik tersebut akun Instagram untuk Kantor Pariwisata Vanuatu, @vanuatuislands, dibanjiri pesan-pesan bernada kebencian, termasuk ujaran rasis.
Tak tahan dengan serbuan troll online tersebut, akun Instagram Kantor Pariwisata Vanuatu mematikan fitur komentar di semua fotonya.
Meski begitu, banyak orang Indonesia yang mengecam komentar rasis di sisi mana pun dari masalah Papua Barat. (Baca juga: Diplomat Silvany: Papua Barat Bagian Indonesia Sudah Final, Vanuatu Bodoh )
Manajer Komunikasi Kantor Pariwisata Vanuatu Nick Howlett mengatakan kepada penyiar ABC.net.au, Rabu (30/9/2020), bahwa dia yakin komentar itu adalah bagian dari "aktivitas (media sosial) tidak autentik yang terkoordinasi", yang mengacu pada penggunaan bot. Bot ini, kata dia, telah menargetkan akun media sosial Vanuatu dengan komentar kebencian setiap kali politisi negara tersebut mengangkat masalah HAM di Papua di masa lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah tidak mendukung klaim Vanuatu soal teori penggunaan bot.
“Bisakah kita membungkam media sosial? Mengomentari (etika di media sosial) tergantung pada kedewasaan seseorang. Tapi saya yakin mayoritas masyarakat kita antirasis karena kita bangsa yang majemuk," katanya.
(min)
Lihat Juga :
