Perang Irak Dianggap Kejahatan, tapi Tony Blair Tak Bisa Dituntut
Senin, 31 Juli 2017 - 18:05 WIB
Perang Irak Dianggap Kejahatan, tapi Tony Blair Tak Bisa Dituntut
A
A
A
LONDON - Pengadilan Tinggi Inggris memblokir sebuah pengajuan tuntutan seorang jenderal Irak terhadap mantan Perdana Menteri Tony Blair atas Perang Irak. Agresi terhadap Irak telah menyebabkan Presiden Saddam Hussein terguling.
Jenderal Abdul Wahed Shannan Al Rabbat dari Irak menuduh mantan pemimpin Partai Buruh Inggris itu melakukan "kejahatan agresi" dengan menyerang Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein.
Namun, para hakim menolak pengajuan tuntutan jenderal Irak tersebut. Menurut para hakim, yang dilansir Russia Today, Senin (31/7/2017), tidak ada prospek dari kasus ini yang berhasil.
Selin Blair, jenderal Irak itu juga mengajukan tuntutan terhadap dua pejabat penting lain di era pemerintahan Blair. Keduanya adalah Jack Straw, Menteri Luar Negeri dan Lord Goldsmith, Jaksa Agung.
Tony Blair tak bisa dituntut di pengadilan Inggris tak lepas dari Keputusan House of Lords (Parlemen Inggris) yang pada tahun 2006 memutuskan bahwa tindakan pemerintah Blair bukan “kejahatan agresi” di bawah hukum Inggris dan Wales. Pengacara Al Rabbat berupaya mengajukan judicial review agar Mahkamah Agung Inggris membatalkan keputusan Parlemen.
Inggris adalah bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) yang menginvasi Irak setelah Presiden AS George W Bush dan Blair menuduh Saddam memiliki senjata pemusnah massal.
Laporan Chilcot yang mengacu pada penyelidikan menyatakan bahwa Perang Irak tidak perlu, sehingga Al Rabbat berpendapat tuntutan terhadap Blair bisa dibenarkan.
Laporan Chilcot adalah laporan hasil penyelidikan publik mengenai keterlibatan Inggris Raya selama Perang Irak. Penyelidikan ini diumumkan pada 15 Juni 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown.
Seperti yang dilaporkan oleh laporan Chilcot, keterlibatan Inggris dalam Perang Irak didasarkan pada dalih palsu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Dengan demikian, perintah yang menyatakan kekebalan hukum Blair terhadap tuduhan apapun harus dibatalkan.
Perang Irak menyebabkan kematian bagi 176 tentara pria dan wanita Inggris. Perang tersebut juga menelan biaya 9,6 miliar poundsterling di kubu ekonomi Inggris.
Dampak yang lebih mengerikan adalah perang tersebut dianggap telah menyebabkan konflik sektarian berdarah yang berkontribusi melahirkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berbuat kebrutalan di Irak dan Suriah.
Jenderal Abdul Wahed Shannan Al Rabbat dari Irak menuduh mantan pemimpin Partai Buruh Inggris itu melakukan "kejahatan agresi" dengan menyerang Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein.
Namun, para hakim menolak pengajuan tuntutan jenderal Irak tersebut. Menurut para hakim, yang dilansir Russia Today, Senin (31/7/2017), tidak ada prospek dari kasus ini yang berhasil.
Selin Blair, jenderal Irak itu juga mengajukan tuntutan terhadap dua pejabat penting lain di era pemerintahan Blair. Keduanya adalah Jack Straw, Menteri Luar Negeri dan Lord Goldsmith, Jaksa Agung.
Tony Blair tak bisa dituntut di pengadilan Inggris tak lepas dari Keputusan House of Lords (Parlemen Inggris) yang pada tahun 2006 memutuskan bahwa tindakan pemerintah Blair bukan “kejahatan agresi” di bawah hukum Inggris dan Wales. Pengacara Al Rabbat berupaya mengajukan judicial review agar Mahkamah Agung Inggris membatalkan keputusan Parlemen.
Inggris adalah bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) yang menginvasi Irak setelah Presiden AS George W Bush dan Blair menuduh Saddam memiliki senjata pemusnah massal.
Laporan Chilcot yang mengacu pada penyelidikan menyatakan bahwa Perang Irak tidak perlu, sehingga Al Rabbat berpendapat tuntutan terhadap Blair bisa dibenarkan.
Laporan Chilcot adalah laporan hasil penyelidikan publik mengenai keterlibatan Inggris Raya selama Perang Irak. Penyelidikan ini diumumkan pada 15 Juni 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown.
Seperti yang dilaporkan oleh laporan Chilcot, keterlibatan Inggris dalam Perang Irak didasarkan pada dalih palsu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal (WMD). Dengan demikian, perintah yang menyatakan kekebalan hukum Blair terhadap tuduhan apapun harus dibatalkan.
Perang Irak menyebabkan kematian bagi 176 tentara pria dan wanita Inggris. Perang tersebut juga menelan biaya 9,6 miliar poundsterling di kubu ekonomi Inggris.
Dampak yang lebih mengerikan adalah perang tersebut dianggap telah menyebabkan konflik sektarian berdarah yang berkontribusi melahirkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berbuat kebrutalan di Irak dan Suriah.
(mas)
