350.000 Orang Tandatangani Petisi Tolak Gelar Ksatria Inggris Tony Blair

Senin, 03 Januari 2022 - 19:01 WIB
loading...
350.000 Orang Tandatangani Petisi Tolak Gelar Ksatria Inggris Tony Blair
Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Foto/REUTERS
A A A
LONDON - Petisi online diluncurkan untuk menuntut mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dicopot dari gelar kebangsawanannya.

Lebih dari 350.000 orang menandatanganinya dalam waktu kurang dari tiga hari hingga Senin (3/1/2022).

Blair, yang menjabat sebagai perdana menteri dari 1997-2007, ditunjuk sebagai Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter in the New Year Honours List Ratu Elizabeth II, yang mengakui pencapaian dan layanan orang-orang terkemuka di Inggris pada 2022, dari pahlawan medis Covid-19 hingga bintang olahraga dan bahkan aktor James Bond Daniel Craig.

Baca juga: Eks PM Blair Terlibat Perang Irak, tapi Diberi Gelar Bangsawan oleh Ratu Elizabeth

Namun, keputusan memberikan gelar ksatria kepada mantan pemimpin Partai Buruh itu telah banyak dikritik oleh para aktivis perdamaian.

Baca juga: Jenderal Tentara Negara Arab yang Mati Ditembak atau Dirudal

Mereka menuduh Blair melakukan kejahatan perang karena mengirim pasukan Inggris ke Irak dan Afghanistan, sementara pengkritik yang lain menuntut reformasi sistem pemberian gelar kehormatan oleh Ratu.

Baca juga: Pernah Jajah Irak, George Bush Akui Tak Tahu Banyak Urusan Internasional

“Dia secara pribadi bertanggung jawab atas kematian tak terhitung banyaknya nyawa warga sipil dan prajurit dalam berbagai konflik. Untuk ini saja dia harus bertanggung jawab atas kejahatan perang,” tegas bunyi petisi yang diposting di change.org.

Aktivis Lindsey German, di balik Koalisi Hentikan Perang, mengatakan gelar ksatria Blair adalah "tendangan di gigi" bagi rakyat Irak dan Afghanistan, dan bagi semua orang yang memprotes perang pimpinan AS di Irak.

Dalam invasi pimpinan AS ke Irak, Washington menuduh Baghdad memiliki senjata pemusnah massal.

Hingga Pemimpin Irak Saddam Hussein digulingkan dan digantung dalam eksekusi pengadilan, tuduhan senjata pemusnah massal itu tak pernah terbukti dan tak pernah ditemukan.

(sya)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1450 seconds (10.55#12.26)