Myanmar Tolak PBB Selidiki Pembantaian dan Pemerkosaan Rohingya
Myanmar Tolak PBB Selidiki Pembantaian dan Pemerkosaan Rohingya
A
A
A
RANGON - Pemerintah Myanmar menolak keputusan PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Dewan HAM PBB memutuskan akan menyelidiki laporan pembantaian dan pemerkosaan terhadap komunitas Muslim Rohingya oleh militer dan pasukan keamanan Myanmar.
Surat kabar yang dikelola pemerintah Myanmar pada hari Sabtu menerbitkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar soal penolakan keputusan Dewan HAM PBB. Menurut kementerian tersebut, upaya PBB bukan menyelesaikan masalah, tapi akan mengorbankan lebih banyak pihak.
”Myanmar telah memisahkan diri dari resolusi secara keseluruhan,” bunyi pernyataan kementerian itu soal penolakan penyelidikan PBB. ”Keputusan itu tidak sesuai dengan situasi yang kompleks dan menantang di wilayah dan situasi nasional.”
Pemerintah Myanmar menegaskan akan menetapkan rencana aksi yang jelas untuk pelaksanaan rekomendasi interim yang dibuat oleh komisi terkait yang dipimpin Kofi Annan mantan Sekjen PBB.
Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, Phil Robertson, pelanggaran HAM berat telah terjadi di negara bagian Rakhine, terutama tentang perilaku militer. Dia menyayangkan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi, diam dan terkesan membiarkan pelanggaran HAM terhadap komunitas Rohingya terjadi.
”Untuk alasan ini, pemerintah sipil harus menyingkir dan membiarkan para penyelidik internasional melakukan pekerjaan mereka untuk mengungkapkan apakah pasukan keamanan Myanmar telah melakukan itu,” katanya kepada Anadolu, yang dikutip Minggu (26/3/2017).
”Namun, jika Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya berusaha untuk memblokir penyelidikan, maka mereka harus mengakui bahwa di mata masyarakat internasional, mereka akan menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.
Kekerasan terbaru terhadap komunitas Rohingya terjadi sejak 9 Oktober 2016 lalu. Mereka jadi korban respons militer dan pasukan keamanan atas penyerangan kelompok militan terhadap pos-pos polisi Myanmar di wilayah perbatasan yang menewaskan sejumlah petugas.
Setelah serangan di pos-pos polisi itu, Myanmar meluncurkan operasi militer di Rakhine. Para aktivis HAM dan korban selamat melaporkan banyak warga komunitas Muslim Rohingya dibunuh, dianiaya dan para perempuannya diperkosa. Ratusan warga Rohingya telah melarikan diri untuk mengungsi ke Bangladesh. Tapi, pemerintah dan militer Myanmar menyangkal laporan itu.
Surat kabar yang dikelola pemerintah Myanmar pada hari Sabtu menerbitkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar soal penolakan keputusan Dewan HAM PBB. Menurut kementerian tersebut, upaya PBB bukan menyelesaikan masalah, tapi akan mengorbankan lebih banyak pihak.
”Myanmar telah memisahkan diri dari resolusi secara keseluruhan,” bunyi pernyataan kementerian itu soal penolakan penyelidikan PBB. ”Keputusan itu tidak sesuai dengan situasi yang kompleks dan menantang di wilayah dan situasi nasional.”
Pemerintah Myanmar menegaskan akan menetapkan rencana aksi yang jelas untuk pelaksanaan rekomendasi interim yang dibuat oleh komisi terkait yang dipimpin Kofi Annan mantan Sekjen PBB.
Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, Phil Robertson, pelanggaran HAM berat telah terjadi di negara bagian Rakhine, terutama tentang perilaku militer. Dia menyayangkan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi, diam dan terkesan membiarkan pelanggaran HAM terhadap komunitas Rohingya terjadi.
”Untuk alasan ini, pemerintah sipil harus menyingkir dan membiarkan para penyelidik internasional melakukan pekerjaan mereka untuk mengungkapkan apakah pasukan keamanan Myanmar telah melakukan itu,” katanya kepada Anadolu, yang dikutip Minggu (26/3/2017).
”Namun, jika Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya berusaha untuk memblokir penyelidikan, maka mereka harus mengakui bahwa di mata masyarakat internasional, mereka akan menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.
Kekerasan terbaru terhadap komunitas Rohingya terjadi sejak 9 Oktober 2016 lalu. Mereka jadi korban respons militer dan pasukan keamanan atas penyerangan kelompok militan terhadap pos-pos polisi Myanmar di wilayah perbatasan yang menewaskan sejumlah petugas.
Setelah serangan di pos-pos polisi itu, Myanmar meluncurkan operasi militer di Rakhine. Para aktivis HAM dan korban selamat melaporkan banyak warga komunitas Muslim Rohingya dibunuh, dianiaya dan para perempuannya diperkosa. Ratusan warga Rohingya telah melarikan diri untuk mengungsi ke Bangladesh. Tapi, pemerintah dan militer Myanmar menyangkal laporan itu.
(mas)
Explore More