Front al-Nusra Kutuk Perjanjian Gencatan Senjata Suriah

DAMASKUS - Juru bicara milisi Jabhat Fateh al-Sham, sebelumnya disebut Front al-Nusra, mengecam Turki dan gencatan senjata Suriah yang didukung oleh Rusia. Kelompok itu mengatakan solusi politik di bawah perjanjian tersebut akan mereproduksi rezim kriminal.

Kelompok yang mengaku berpisah dengan Al-Qaeda pada bulan Juli lalu itu juga mengutuk kesepakatan yang tidak menyebutkan nasib Presiden Bashar al-Assad. "Solusinya adalah menggulingkan rezim kriminal militer," kata juru bicara kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Reuters, Sabtu (31/12/2016).

Sebelumnya, pada Kamis lalu, tentara Suriah mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata tidak berlaku untuk kelompok Islam radikal ISIS, mantan pejuang Front al-Nusra, atau faksi apapun yang terkait dengan keduanya. Tapi beberapa pejabat pemberontak mengatakan Jabhat fateh al-Sham tidak termasuk dalam perjanjian.

Bentrokan, penembakan, dan serangan udara di Suriah barat pada Jumat kemarin merusak hari pertama gencatan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri hampir enam tahun perang dan memicu pembicaraan damai.

Konflik di Suriah melibatkan pendukung Presiden Bashar al-Assad, dibantu kekuatan udara Rusia dan milisi Syiah yang didukung Iran, menghadapi kelompok pemberontak yang beberapa diantaranya didukung oleh Turki, Amerika Serikat (AS), dan Monarki Teluk.