Malaysia Desak Intervensi Internasional Hentikan Genosida Rohingya
Malaysia Desak Intervensi Internasional Hentikan Genosida Rohingya
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyerukan intervensi asing untuk menghentikan "genosida" Muslim Rohingya di Myanmar. Hal itu diungkapkannya saat ikut dalam aksi demonstrasi Rohingya di Kuala Lumpur.
Najib menyerukan PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Organisasi Kerja sama Islam untuk campur tangan. "Dunia tidak bisa hanya duduk dan menonton genosida mengambil tempat," katanya kepada massa demonstran seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/12/2016).
Najib tetap datang ke aksi tersebut meski mendapat peringatan dari Myanmar bahwa Malaysia mempertaruhkan melanggar prinsip non intervensi terhadap urusan internal anggota lain dari ASEAN. Sebagai tanggapan, Najib mengatakan ASEAN juga telah berjanji dalam Piagam ASEAN untuk menegakkan hak-hak dasar manusia.
Dia juga menuduh pemimpin Myanmar dan pemegang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, tidak mengambil tindakan. Ia mengatakan bahwa ia telah menyatakan masalah Rohingya masalah yang melewati batas diskusi bilateral. "Bagaiman ini bisa terjadi? Kita harus diizinkan untuk membahas semuanya," kata Najib.
Pekan lalu Malaysia memanggil Duta Besar Myanmar untuk mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan represif terhadap Muslim Rohingya. Malaysia juga membatalkan pertandingan tim nasional U-22 dengan Myanmar sebagai aksi protes.
Sementara Presiden Masyarakat Rohingya di Malaysia, Faisal Islam Muhammad Kassim mengatakan bahwa ia menghargai upaya Negeri Jiran itu untuk menemukan solusi terhadap krisis. "Kami ingin pemerintah Malaysia untuk (mengirimkan) pesan ke dunia Muslim dan negara-negara Barat, untuk menekan pemerintah Myanmar guna menyelesaikan masalah Rohingya ini," katanya.
Kekerasan di Myanmar adalah pertumpahan darah yang paling serius di Rakhine sejak bentrokan komunal pada 2012 yang menewaskan ratusan orang. Penganiayaan dan kemiskinan menyebabkan ribuan Rohingya melarikan diri Myanmar menyusul kekerasan antara umat Buddha dan Muslim di sana empat tahun yang lalu. Banyak dari mereka yang diselundupkan atau diperdagangkan ke negara-negara tetangga, terutama untuk Thailand dan Malaysia.
Najib menyerukan PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Organisasi Kerja sama Islam untuk campur tangan. "Dunia tidak bisa hanya duduk dan menonton genosida mengambil tempat," katanya kepada massa demonstran seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/12/2016).
Najib tetap datang ke aksi tersebut meski mendapat peringatan dari Myanmar bahwa Malaysia mempertaruhkan melanggar prinsip non intervensi terhadap urusan internal anggota lain dari ASEAN. Sebagai tanggapan, Najib mengatakan ASEAN juga telah berjanji dalam Piagam ASEAN untuk menegakkan hak-hak dasar manusia.
Dia juga menuduh pemimpin Myanmar dan pemegang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, tidak mengambil tindakan. Ia mengatakan bahwa ia telah menyatakan masalah Rohingya masalah yang melewati batas diskusi bilateral. "Bagaiman ini bisa terjadi? Kita harus diizinkan untuk membahas semuanya," kata Najib.
Pekan lalu Malaysia memanggil Duta Besar Myanmar untuk mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan represif terhadap Muslim Rohingya. Malaysia juga membatalkan pertandingan tim nasional U-22 dengan Myanmar sebagai aksi protes.
Sementara Presiden Masyarakat Rohingya di Malaysia, Faisal Islam Muhammad Kassim mengatakan bahwa ia menghargai upaya Negeri Jiran itu untuk menemukan solusi terhadap krisis. "Kami ingin pemerintah Malaysia untuk (mengirimkan) pesan ke dunia Muslim dan negara-negara Barat, untuk menekan pemerintah Myanmar guna menyelesaikan masalah Rohingya ini," katanya.
Kekerasan di Myanmar adalah pertumpahan darah yang paling serius di Rakhine sejak bentrokan komunal pada 2012 yang menewaskan ratusan orang. Penganiayaan dan kemiskinan menyebabkan ribuan Rohingya melarikan diri Myanmar menyusul kekerasan antara umat Buddha dan Muslim di sana empat tahun yang lalu. Banyak dari mereka yang diselundupkan atau diperdagangkan ke negara-negara tetangga, terutama untuk Thailand dan Malaysia.
(ian)
Explore More