Lagi, Demokrat Jegal Upaya Republik Tolak Perjanjian Nuklir Iran
Rabu, 16 September 2015 - 12:45 WIB
Lagi, Demokrat Jegal Upaya Republik Tolak Perjanjian Nuklir Iran
A
A
A
WASHINGTON - Partai Demokrat kembali berhasil menggagalkan usaha Partai Republik untuk menolak perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Keberhasilan ini merupakan yang kedua kalinya dalam satu pekan terakhir.
Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/9/2015), Partai Republik gagal memenuhi kuota 60 suara agar Senat AS menolak perjanjian nuklir Iran. Pasalnya, dalam pemungutan suara, hasil akhir masih menunjukkan hasil yang sama dengan pekan lalu yaitu 56-42.
Dengan hasil ini, pemimpin kelompok mayoritas Senat, Mitch McConnell, telah gagal meyakinkan para koleganya dari partai Demokrat untuk menolak kebijakan tersebut. Padahal, dua anggota senat dari Partai Demokrat setuju untuk menolak kebijakan Presiden Obama itu.
McConnell kini telah menyiapkan rencana baru terkait perjanjian nuklir Iran. Ia tengah mengatur pemungutan suara untuk mencegah Obama mencabut sanksi ekonomi bagi Iran. Menurutnya, Iran masih harus diberi sanksi ekonomi hingga negara itu mau mengakui keberadaan negara Israel dan membebaskan warga AS yang ditahan.
Terkait hal ini, belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat untuk menghadapi rencana ini.
Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/9/2015), Partai Republik gagal memenuhi kuota 60 suara agar Senat AS menolak perjanjian nuklir Iran. Pasalnya, dalam pemungutan suara, hasil akhir masih menunjukkan hasil yang sama dengan pekan lalu yaitu 56-42.
Dengan hasil ini, pemimpin kelompok mayoritas Senat, Mitch McConnell, telah gagal meyakinkan para koleganya dari partai Demokrat untuk menolak kebijakan tersebut. Padahal, dua anggota senat dari Partai Demokrat setuju untuk menolak kebijakan Presiden Obama itu.
McConnell kini telah menyiapkan rencana baru terkait perjanjian nuklir Iran. Ia tengah mengatur pemungutan suara untuk mencegah Obama mencabut sanksi ekonomi bagi Iran. Menurutnya, Iran masih harus diberi sanksi ekonomi hingga negara itu mau mengakui keberadaan negara Israel dan membebaskan warga AS yang ditahan.
Terkait hal ini, belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat untuk menghadapi rencana ini.
(esn)
