Sekjen PBB Sebut Program Nuklirnya Berbahaya, Korut Naik Pitam
loading...
Korea Utara mengecam pernyataan Sekjen PBB yang menyebut program nuklirnya bahaya yang sangat jelas dan nyata. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada hari Sabtu atas uraiannya baru-baru ini tentang program nuklir Pyongyang sebagai "bahaya yang jelas dan nyata".
Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat tajam tahun lalu ketika Korut melakukan uji coba senjata penghancur sanksi hampir setiap bulan, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) tercanggihnya.
Pemimpin Korut Kim Jong-un baru-baru ini juga menyerukan peningkatan “eksponensial” dalam persenjataan nuklir Pyongyang dan ICBM baru untuk melawan apa yang disebutnya sikap permusuhan oleh Amerika Serikat (AS) dan tetangganya Korea Selatan (Korsel).
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis bahwa Pyongyang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembicaraan, yang gagal pada tahun 2019 ketika negosiasi nuklir antara Kim Jong-un dan presiden AS saat itu Donald Trump gagal di Hanoi.
“Program senjata nuklir yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru,” kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan tentang aturan hukum yang diketuai oleh menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.
Menanggapi pernyataan Sekjen PBB itu, Pyongyang pada Sabtu malam merilis pernyataan yang menuduh Guterres memiliki standar ganda yang khas dan melakukan tindakan berbahaya yang menghancurkan kepercayaan komunitas dunia di PBB.
Pernyataan tersebut juga mengatakan Guterres mengabaikan penumpukan senjata yang sembrono oleh AS yang terus-menerus membawa segala macam serangan nuklir ke Semenanjung Korea dan wilayah tersebut.
Dilansir dari Al Arabiya, Minggu (15/1/2023), pernyataan Korut itu dikaitkan dengan Jo Chol-su, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Pyongyang.
Jo juga menuduh Jepang tidak memiliki kualifikasi moral dan hukum untuk menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB karena masa perang dan masa kolonialnya.
Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat tajam tahun lalu ketika Korut melakukan uji coba senjata penghancur sanksi hampir setiap bulan, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) tercanggihnya.
Pemimpin Korut Kim Jong-un baru-baru ini juga menyerukan peningkatan “eksponensial” dalam persenjataan nuklir Pyongyang dan ICBM baru untuk melawan apa yang disebutnya sikap permusuhan oleh Amerika Serikat (AS) dan tetangganya Korea Selatan (Korsel).
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis bahwa Pyongyang bertanggung jawab untuk melanjutkan pembicaraan, yang gagal pada tahun 2019 ketika negosiasi nuklir antara Kim Jong-un dan presiden AS saat itu Donald Trump gagal di Hanoi.
“Program senjata nuklir yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru,” kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan tentang aturan hukum yang diketuai oleh menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.
Menanggapi pernyataan Sekjen PBB itu, Pyongyang pada Sabtu malam merilis pernyataan yang menuduh Guterres memiliki standar ganda yang khas dan melakukan tindakan berbahaya yang menghancurkan kepercayaan komunitas dunia di PBB.
Pernyataan tersebut juga mengatakan Guterres mengabaikan penumpukan senjata yang sembrono oleh AS yang terus-menerus membawa segala macam serangan nuklir ke Semenanjung Korea dan wilayah tersebut.
Dilansir dari Al Arabiya, Minggu (15/1/2023), pernyataan Korut itu dikaitkan dengan Jo Chol-su, seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Pyongyang.
Jo juga menuduh Jepang tidak memiliki kualifikasi moral dan hukum untuk menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB karena masa perang dan masa kolonialnya.
Lihat Juga :
