Mengapa Arab Saudi Disebut Negara Otoriter?
Sabtu, 14 Januari 2023 - 19:01 WIB
loading...
A
A
A
Masa jabatan kepala pemerintahan Saudi tentu tidak ditentukan karena menganut sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, masa jabatan seorang Raja tidak ada batasnya atau bisa dikatakan seumur hidup.
Sebagai contoh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang menjabat pada Juni 1982 dan menjalankan kepemimpinannya hingga akhir hidupnya yakni pada tahun 1995 karena terserang stroke.
Meskipun menggunakan sistem pemerintahan secara otoriter, banyak masyarakat yang merasa disejahterakan oleh pemerintahan Saudi.
Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh tim dengan lembaga pendidikan di wilayah Timur Tengah.
Survei tersebut dilakukan The Arab Barometer melalui kemitraan Universitas Princeton Amerika Serikat (AS), dan beberapa perguruan tinggi serta lembaga survei di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Survei tersebut berlangsung dari akhir 2021 hingga musim semi (Juni) 2022.
Dikutip dari situs Politics Princeton, penelitiannya telah melibatkan sekitar 23 ribu responden Arab Saudi, Yordania, Maroko, Lebanon, Mesir, Tunisia, Mauritania Sudan, Irak, Libya, dan wilayah Palestina.
Menurut sebagian besar responden, kesejahteraan lebih buruk terjadi di negara dengan sistem demokrasi.
Sebagai contoh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang menjabat pada Juni 1982 dan menjalankan kepemimpinannya hingga akhir hidupnya yakni pada tahun 1995 karena terserang stroke.
Meskipun menggunakan sistem pemerintahan secara otoriter, banyak masyarakat yang merasa disejahterakan oleh pemerintahan Saudi.
Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh tim dengan lembaga pendidikan di wilayah Timur Tengah.
Survei tersebut dilakukan The Arab Barometer melalui kemitraan Universitas Princeton Amerika Serikat (AS), dan beberapa perguruan tinggi serta lembaga survei di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Survei tersebut berlangsung dari akhir 2021 hingga musim semi (Juni) 2022.
Dikutip dari situs Politics Princeton, penelitiannya telah melibatkan sekitar 23 ribu responden Arab Saudi, Yordania, Maroko, Lebanon, Mesir, Tunisia, Mauritania Sudan, Irak, Libya, dan wilayah Palestina.
Menurut sebagian besar responden, kesejahteraan lebih buruk terjadi di negara dengan sistem demokrasi.
(sya)
Lihat Juga :
