Junta Myanmar Bebaskan 7.000 Tahanan di Hari Kemerdekaan
Rabu, 04 Januari 2023 - 21:25 WIB
loading...
A
A
A
Kepala junta mendesak negara-negara lain untuk mendukung sistem demokrasi multipartai yang murni dan berkembang disiplin di Myanmar, sebuah konsep yang didefinisikan oleh militer yang berkuasa sebagai tujuannya.
Jenderal Hlaing juga mengungkapkan rencananya untuk mengadakan pemilihan akhir tahun ini, yang dapat mulai terbentuk pada akhir Januari, ketika perpanjangan enam bulan terakhir dari keadaan darurat selesai.
Keadaan darurat diberlakukan untuk memungkinkan kekuasaan militer setelah merebut kekuasaan dua tahun yang lalu.
"Setelah menyelesaikan ketentuan keadaan darurat, pemilu yang bebas dan adil akan diadakan sesuai dengan konstitusi 2008, dan pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan untuk menyerahkan tugas negara kepada partai pemenang sesuai dengan standar demokrasi," katanya.
Bahkan ketika konflik bersenjata berkecamuk di seluruh negeri, Jenderal Hlaing menekankan bahwa penghentian perselisihan yang sedang berlangsung diperlukan untuk memastikan solidaritas dan perdamaian nasional.
Mengecam kekuatan Barat yang telah memberlakukan banyak sanksi terhadap junta, jenderal itu menambahkan: "Terlihat bahwa beberapa organisasi dan negara telah mencampuri urusan dalam negeri Myanmar."
Baca: DK PBB Serukan Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
"Namun, kami telah memutuskan untuk berdiri teguh secara global, sambil mematuhi kebijakan luar negeri kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan bangsa kami," ujarnya.
Jenderal Hlaing juga mengungkapkan rencananya untuk mengadakan pemilihan akhir tahun ini, yang dapat mulai terbentuk pada akhir Januari, ketika perpanjangan enam bulan terakhir dari keadaan darurat selesai.
Keadaan darurat diberlakukan untuk memungkinkan kekuasaan militer setelah merebut kekuasaan dua tahun yang lalu.
"Setelah menyelesaikan ketentuan keadaan darurat, pemilu yang bebas dan adil akan diadakan sesuai dengan konstitusi 2008, dan pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan untuk menyerahkan tugas negara kepada partai pemenang sesuai dengan standar demokrasi," katanya.
Bahkan ketika konflik bersenjata berkecamuk di seluruh negeri, Jenderal Hlaing menekankan bahwa penghentian perselisihan yang sedang berlangsung diperlukan untuk memastikan solidaritas dan perdamaian nasional.
Mengecam kekuatan Barat yang telah memberlakukan banyak sanksi terhadap junta, jenderal itu menambahkan: "Terlihat bahwa beberapa organisasi dan negara telah mencampuri urusan dalam negeri Myanmar."
Baca: DK PBB Serukan Junta Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
"Namun, kami telah memutuskan untuk berdiri teguh secara global, sambil mematuhi kebijakan luar negeri kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan bangsa kami," ujarnya.
Lihat Juga :
