Didanai Jepang, Layanan Kereta Metro Pertama di Bangladesh Mulai Beroperasi

DHAKA - Bangladesh meluncurkan layanan kereta metro pertamanya, Rabu (28/12/2022), yang sebagian besar didanai oleh Jepang . Layanan Metro itu beroperasi di Dhaka, ibu kota padat penduduk.

Perdana Menteri Sheikh Hasina meresmikan layanan tersebut, didampingi oleh Duta Besar Jepang yang baru diangkat, Kiminori Iwama dan Ichiguchi Tomohide, kepala perwakilan Japan International Cooperation Agency, atau JICA.



“Kami telah menambahkan kebanggaan lain pada mahkota rakyat Bangladesh hari ini. Bulu lain ditambahkan ke mahkota pembangunan Bangladesh,” kata Hasina saat peresmian, seperti dikutip dari AP.

Versi terbatas dari layanan metro diluncurkan pada hari Rabu, dan diperkirakan akan berkembang menjadi lebih dari 100 stasiun dan enam jalur yang melintasi kota pada tahun 2030. Bagian dari jalur pertama menghubungkan lingkungan utama di pinggiran Dhaka dengan pusat kota.

Proyek itu dibangun dengan harga USD2,8 miliar dan sebagian besar didanai oleh JICA. Jalur tersebut diperkirakan akan mengangkut 60.000 orang setiap jamnya saat beroperasi penuh, menurut dokumen proyek.

Dhaka adalah salah satu kota terpadat di dunia dengan lebih dari 20 juta orang yang berjuang untuk bepergian di jalan yang macet. Menurut sebuah penelitian oleh Universitas Teknik dan Teknologi Bangladesh, ekonomi di Dhaka kehilangan sekitar USD3 miliar setiap tahun karena kehilangan waktu kerja akibat kemacetan lalu lintas.



Iwama, Duta Besar Jepang, menyoroti hubungan lama antara Bangladesh dan Jepang. Dia juga menggarisbawahi komitmennya untuk memperdalam hubungan karena lebih banyak investasi dan keuangan Jepang datang ke Bangladesh.

Kepala JICA Tomohide mengatakan proyek kereta metro adalah "contoh cemerlang" kerja sama antara kedua negara dan akan "mengubah kehidupan rakyat jelata di Dhaka".

Baik Jepang maupun Cina adalah mitra pembangunan utama Bangladesh, yang berusaha untuk lulus dari negara yang paling tidak berkembang menjadi negara berkembang pada tahun 2026 dalam daftar Organisasi Perdagangan Dunia.