Israel Tolak Beri Visa Masuk bagi Staf PBB

RAMALLAH - PBB telah menyatakan keprihatinan tentang keputusan Israel untuk menolak visa masuk untuk stafnya. PBB memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mempengaruhi pekerjaan kemanusiaan di Palestina.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, bahwa keputusan tersebut secara signifikan berdampak pada kemampuan komunitas kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina.



“Kami, tentu saja, masih berhubungan dengan pihak berwenang Israel mengenai masalah ini, dan kami berharap ini akan diselesaikan,” kata Dujarric, seperti dikutip dari Arab News, Jumat (9/11/2022).

Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk mengeluarkan visa kepada pejabat dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Israel juga menuduh karyawan dari badan bantuan itu "menghitung kurang" jumlah warga sipil Israel yang terbunuh atau terluka dalam serangan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim - seperti yang dilaporkan oleh situs web Ynet Israel - bahwa karyawan OCHA terus-menerus menghitung warga Israel yang terbunuh dalam operasi Palestina, tetapi gagal mengkategorikan mereka sebagai "serangan teroris".

"OCHA dituduh melaporkan pembunuhan atau melukai warga sipil Israel dalam keadaan yang disengketakan sambil menerima laporan tentang korban Palestina begitu saja dan menyalahkan Israel, termasuk dalam bentrokan antara pasukan IDF dan militan Palestina," sebut pernyataan kementerian tersebut.



Arab News menghubungi PBB, pejabat OCHA dan Kementerian Luar Negeri Israel untuk memberikan komentar, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Sementara Shawan Jabarin, Direktur Jenderal organisasi Hak Asasi Manusia Palestina Al-Haq, mengatakan kepada Arab News bahwa dia menyalahkan PBB atas kelambanan dan kelalaiannya dalam memprotes larangan komisi penyelidikan internasional sebelumnya dan pelapor khusus yang dicegah oleh Israel untuk memasuki wilayah Palestina, meskipun Israel diharuskan untuk bekerja sama dengan PBB.

Jabarin mengatakan, “tidak mengherankan lagi” bahwa Israel menolak memberikan visa masuk kepada tim OCHA karena kurangnya protes atas tindakan Israel di masa lalu.

“OCHA adalah badan yang peduli dengan masalah kemanusiaan, dan penolakan pemberian visa masuk kepada timnya ini adalah pesan Israel kepada PBB bahwa kepuasan Anda sebelumnya akan mengarah pada hari di mana tidak ada pejabat PBB yang diizinkan memasuki wilayah Palestina kecuali Israel. menyetujui kehadiran mereka,” kata Jabarin kepada Arab News.



Kementerian Pertahanan Israel Koordinator Kegiatan Pemerintah di wilayah Palestina telah mengubah prosedur bagi orang asing yang memasuki wilayah tersebut, menetapkan bahwa mereka memperoleh visa masuk di luar Israel sebulan sebelum tanggal kedatangan mereka.

Kebijakan Israel ini digambarkan oleh Jabarin sebagai upaya untuk “membungkam dan mencegah kerja” lembaga internasional yang mengkritik kebijakan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Israel ingin, melalui kebijakan ini, merekayasa ulang komunitas internasional agar tidak mengkritiknya, dan sikap diam PBB memberi Israel tangga untuk mendaki punggungnya,” kata Jabarin.