Anggota Parlemen AS Selidiki Kesepakatan Minyak Rahasia Biden dan Arab Saudi

Selasa, 06 Desember 2022 - 07:51 WIB
loading...
Anggota Parlemen AS Selidiki Kesepakatan Minyak Rahasia Biden dan Arab Saudi
Anggota DPR AS dari Partai Republik James Comer berdiri bersama anggota DPR lainnya selama konferensi pers membahas penyelidikan urusan bisnis keluarga Joe Biden, di US Capitol di Washington, AS, 17 November 2022. Foto/REUTERS/Evelyn Hockstein
A A A
WASHINGTON - Petinggi Partai Republik di Komite Pengawasan dan Reformasi DPR Amerika Serikat (AS) mengumumkan penyelidikan apakah Presiden Joe Biden membuat perjanjian rahasia dengan Arab Saudi.

Kesepakatan rahasia itu diduga bertujuan membantu Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu November dengan menurunkan harga minyak.

"Jika pemerintahannya terlibat dalam manipulasi pasar pintu belakang dengan negara-negara musuh sambil membahayakan keamanan nasional kita demi mengamankan kondisi pemilihan yang lebih menguntungkan bagi Demokrat, rakyat Amerika memiliki hak untuk mengetahuinya," ujar anggota DPR AS James Comer pada Minggu (4/12/2022) dalam surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.



Comer, petinggi Partai Republik Kentucky, menuduh Biden mengejar pasokan minyak asing yang lebih tinggi "untuk tujuan politik" sambil memberlakukan kebijakan yang melumpuhkan produksi minyak AS.

Anggota Kongres itu mengutip laporan New York Times pada Oktober yang merinci upaya Biden membujuk Saudi memimpin OPEC dalam mempercepat dan memperluas peningkatan produksi minyak.

Biden mengumumkan kunjungan kontroversialnya ke Arab Saudi pada Juni, melanggar janji kampanyenya untuk menghindari kerajaan itu.



Kunjungan Biden dilakukan pada hari yang sama ketika OPEC melaporkan peningkatan produksi yang dipercepat, sesuai dengan bagian pertama dari perjanjian AS-Saudi.

Namun, alih-alih menindaklanjuti dengan peningkatan produksi lebih lanjut pada Oktober, Arab Saudi memimpin kartel minyak dalam mengumumkan pengurangan produksi, yang dipandang oleh pemerintahan Biden sebagai "pengkhianatan" yang mengarah ke pemilu paruh waktu.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1819 seconds (0.1#10.140)