Korban Tewas Demonstrasi di Iran Sentuh Angka 300 Lebih, 43 Anak-anak

TEHERAN - Pasukan keamanan Iran telah menewaskan sedikitnya 326 orang dalam tindakan kerasnya terhadap aksi protes nasional sejak kematian Mahsa Amini. Demikian pembaruan yang dikeluarkan Hak Asasi Manusia Iran (IHR).

Republik Islam itu dicengkeram oleh aksi protes yang meletus atas kematian Amini pada 16 September, tiga hari setelah penangkapannya karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian yang ketat untuk perempuan di negara itu.

Protes yang awalnya dipicu oleh kemarahan atas aturan berpakaian bagi perempuan, kini telah berkembang menjadi gerakan luas melawan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak revolusi 1979.

"Setidaknya 326 orang, termasuk 43 anak-anak dan 25 wanita, telah dibunuh oleh pasukan keamanan dalam protes nasional yang sedang berlangsung," kata IHR yang berbasis di Oslo dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu (13/11/2022).



Jumlah korban terbaru merupakan meningkat 22 sejak kelompok hak asasi manusia itu mengeluarkan angka sebelumnya pada 5 November lalu.

Ini termasuk sedikitnya 123 orang yang tewas di provinsi Sistan-Baluchistan, di perbatasan tenggara Iran dengan Pakistan, sebuah angka yang juga naik, dari 118 korban terakhir IHR.

Sebagian besar dari mereka tewas pada 30 September ketika pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa setelah salat Jumat di Zahedan, ibu kota Sistan-Baluchistan – yang oleh para aktivis menjuluki pembantaian itu sebagai “Jumat Berdarah.”

Protes itu dipicu oleh dugaan pemerkosaan dalam tahanan seorang gadis berusia 15 tahun oleh seorang komandan polisi di kota pelabuhan provinsi Chabahar.

Analis mengatakan Baluchi terinspirasi oleh aksi protes yang berkobar atas kematian Amini, yang awalnya didorong oleh hak-hak perempuan tetapi berkembang dari waktu ke waktu untuk memasukkan keluhan lainnya.



Direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam meminta komunitas internasional untuk bertindak sesegera mungkin untuk menghentikan tindakan keras tersebut.

“Membangun mekanisme investigasi dan akuntabilitas internasional oleh PBB akan memfasilitasi proses meminta pertanggungjawaban pelaku di masa depan dan meningkatkan harga atas penindasan berkelanjutan oleh republik Islam,” katanya dalam pernyataan itu.

Kelompok hak asasi lainnya, Amnesty International, juga menyerukan mekanisme seperti itu, yang katanya didukung oleh petisi yang ditandatangani oleh lebih dari satu juta orang.

IHR mengatakan masih menyelidiki laporan kematian lainnya, yang berarti jumlah sebenarnya yang terbunuh "pasti lebih tinggi."