Sebut Menandatangani Eksekusi Membosankan, Menteri Kehakiman Jepang Mundur

TOKYO - Menteri Kehakiman Jepang Yasuhiro Hanashi mengundurkan diri pada Jumat setelah membuat komentar yang menyepelekan tugasnya. Dia mengatakan menandatangani eksekusi mati terhadap terpidana adalah tugas membosankan.

Dia menjadi menteri kedua yang meninggalkan kabinet karena skandal dalam waktu kurang dari sebulan. Ini terjadi Perdana Menteri Fumio Kishida berjuang untuk membendung penurunan dukungan pada pemerintahannya.

Dukungan untuk pemerintah Kishida telah merosot ke level 30 persen dalam banyak jajak pendapat baru-baru ini, mendekati zona bahaya yang akan membuatnya sulit untuk mempromosikan agendanya.



Hanashi telah mendapat kecaman luas atas komentar yang dilaporkan di media lokal di mana dia meremehkan tugasnya, khususnya menandatangani eksekusi mati terhadap terpidana, yang dia sebut sebagai tugas membosankan.

"Saya mengajukan pengunduran diri saya kepada perdana menteri," kata Hanashi kepada wartawan, mengacu pada komentarnya tentang hukuman mati.

Sebelumnya, Hanashi, seorang anggota faksi Kishida dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, dilaporkan telah menyarankan ada sedikit keuntungan politik untuk jabatan kabinetnya dan bahwa dia hanya membuat berita untuk "menyetujui eksekusi di pagi hari".

Jepang melakukan hukuman mati dengan cara digantung dan tidak memberi tahu tahanan sampai pagi hari eksekusi terpidana, sebuah kebijakan yang telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) selama beberapa dekade.

Hanashi kemarin meminta maaf atas komentar tersebut dan mengatakan kepada Parlemen bahwa dia "menarik kembali komentarnya".

Hanashi, seperti dikutip Reuters, Sabtu (12/11/2022), kemungkinan akan digantikan oleh Ken Saito, mantan menteri pertanian.