Caplok Tepi Barat, Palestina Serukan Dunia Internasional Sanksi Israel
Selasa, 07 Juli 2020 - 18:26 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
RAMALLAH - Komunitas internasional dituntut untuk mengadopsi mekanisme sanksi, boikot dan isolasi terhadap Israel untuk melindungi perdamaian, keamanan dan stabilitas. Seruan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Palestina , Riyad al-Maliki.
Berbicara pada sesi kesembilan Pertemuan Tingkat Menteri dari Forum Kerja Sama China-Arab (RRCF) melalui konferensi video, Maliki mengatakan bahwa Israel harus menyadari bahwa pelanggarannya terhadap hukum internasional tidak akan berlangsung tanpa respon praktis.(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Akan Picu Intifada Ketiga )
Sesi ini diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan Menteri Luar Negeri China dan Penasihat Negara Wang Yi, serta dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab.
Maliki menuduh Israel mengeksploitasi keasyikan dunia dengan pandemi virus Corona untuk mengumumkan rencana rasis kolonial untuk merebut lebih banyak tanah Palestina secara paksa dan mencaploknya dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan Israel.(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Membuat Fatah dan Hamas Bersatu )
Dia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok dari hukum internasional, resolusi internasional, Piagam PBB dan perjanjian yang mengatur hubungan internasional dan yang menyangkut masalah Palestina dan konflik Arab-Israel.
Dia juga menuduh pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini mendukung rencana aneksasi ilegal Israel seperti dilansir dari Asharq al-Awsat, Selasa (7/7/2020).(Baca: Protes Aneksasi Tepi Barat, Vatikan Panggil Dubes AS dan Israel )
Maliki mengatakan masalah penting hari ini adalah mencegah aneksasi dan mengakhiri pendudukan. Dia lantas mempertanyakan apakah sikap politik dan hukum internasional cukup untuk mencegah Israel dari menerapkan rencananya mencaplok lebih dari 30 persen wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.
Otoritas Palestina menyerukan sidang Majelis Umum PBB untuk mengumumkan pembentukan koalisi internasional melawan aneksasi dan meminta pertanggungjawaban Israel.
Palestina sedang mencoba untuk membentuk posisi Arab dan internasional yang bersatu, termasuk membentuk mekanisme praktis untuk menjatuhkan sanksi jika Israel meneruskan pencaplokannya, dan mengancam akan meninjau kembali perjanjian yang ditandatangani dengan Tel Aviv.
Tekanan Palestina saat ini tidak menghilangkan dimulainya kembali negosiasi, dan Maliki mengatakan kepemimpinan Palestina dan orang-orangnya berkomitmen untuk perdamaian yang adil dan komprehensif.
Dia menekankan kesediaan kepemimpinan Palestina untuk kembali ke perundingan dalam lembaga yang didirikan oleh legitimasi internasional dalam kerangka multilateral, menurut sebuah konferensi internasional yang disebut dalam sebuah lampiran yang dibatalkan. Dia mengatakan perundingan itu bertujuan untuk perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan Israel.
Berbicara pada sesi kesembilan Pertemuan Tingkat Menteri dari Forum Kerja Sama China-Arab (RRCF) melalui konferensi video, Maliki mengatakan bahwa Israel harus menyadari bahwa pelanggarannya terhadap hukum internasional tidak akan berlangsung tanpa respon praktis.(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Akan Picu Intifada Ketiga )
Sesi ini diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan Menteri Luar Negeri China dan Penasihat Negara Wang Yi, serta dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab.
Maliki menuduh Israel mengeksploitasi keasyikan dunia dengan pandemi virus Corona untuk mengumumkan rencana rasis kolonial untuk merebut lebih banyak tanah Palestina secara paksa dan mencaploknya dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan Israel.(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Membuat Fatah dan Hamas Bersatu )
Dia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok dari hukum internasional, resolusi internasional, Piagam PBB dan perjanjian yang mengatur hubungan internasional dan yang menyangkut masalah Palestina dan konflik Arab-Israel.
Dia juga menuduh pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini mendukung rencana aneksasi ilegal Israel seperti dilansir dari Asharq al-Awsat, Selasa (7/7/2020).(Baca: Protes Aneksasi Tepi Barat, Vatikan Panggil Dubes AS dan Israel )
Maliki mengatakan masalah penting hari ini adalah mencegah aneksasi dan mengakhiri pendudukan. Dia lantas mempertanyakan apakah sikap politik dan hukum internasional cukup untuk mencegah Israel dari menerapkan rencananya mencaplok lebih dari 30 persen wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.
Otoritas Palestina menyerukan sidang Majelis Umum PBB untuk mengumumkan pembentukan koalisi internasional melawan aneksasi dan meminta pertanggungjawaban Israel.
Palestina sedang mencoba untuk membentuk posisi Arab dan internasional yang bersatu, termasuk membentuk mekanisme praktis untuk menjatuhkan sanksi jika Israel meneruskan pencaplokannya, dan mengancam akan meninjau kembali perjanjian yang ditandatangani dengan Tel Aviv.
Tekanan Palestina saat ini tidak menghilangkan dimulainya kembali negosiasi, dan Maliki mengatakan kepemimpinan Palestina dan orang-orangnya berkomitmen untuk perdamaian yang adil dan komprehensif.
Dia menekankan kesediaan kepemimpinan Palestina untuk kembali ke perundingan dalam lembaga yang didirikan oleh legitimasi internasional dalam kerangka multilateral, menurut sebuah konferensi internasional yang disebut dalam sebuah lampiran yang dibatalkan. Dia mengatakan perundingan itu bertujuan untuk perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan Israel.
(ber)
Lihat Juga :
