Pangeran Arab Saudi Investor Terbesar Ke-2 Twitter, AS Mulai Gusar

Bulan lalu, ketika pejabat tinggi AS dan eksekutif lainnya pergi ke Riyadh untuk merayakan Inisiatif Investasi Masa Depan, yang dikenal sebagai “Davos in the Desert”, seseorang menuduh mata-mata Twitter yang dicari oleh otoritas AS—Ahmed Almutairi— mengunggah video di akun Snapchat pribadinya tentang sebuah pesta yang dia hadiri untuk merayakan konferensi, dan membual bahwa dia akan menghadiri enam pesta yang diadakan malam itu.

Masih jauh dari jelas apakah tuntutan beberapa senator AS untuk tinjauan keamanan nasional akan diambil oleh pemerintahan Joe Biden.

Aturan seputar tinjauan tersebut oleh Komite Investasi Asing AS (CFIUS), yang memiliki kekuatan untuk membatalkan transaksi jika dianggap mengancam keamanan nasional AS, biasanya dipicu ketika entitas asing (dalam hal ini, Arab Saudi) telah mengasumsikan mengendalikan perusahaan atau aset. Ini tidak terjadi dalam kesepakatan Musk.

The Washington Post melaporkan minggu ini bahwa pejabat AS sedang mempertimbangkan apakah akan membuka penyelidikan formal atas pembelian Twitter oleh Musk dan, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan Departemen Keuangan telah menghubungi Twitter untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjanjian rahasia yang telah dicapai Musk dengan investor asing.

Seorang pengacara yang mengetahui proses tersebut dan yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan penilaian risiko apa pun oleh pemerintah AS mungkin akan menunjukkan bahwa Saudi memiliki kemampuan dan niat untuk "berkompromi" platform di masa lalu. Yang mengatakan, pengacara menambahkan: “Apakah ada sanksi dan tuas lain untuk digunakan? Saya ragu mereka akan memberikan sanksi kepada Alwaleed atau MBS [Mohammed bin Salman].”

Seorang pengacara untuk Musk tidak menanggapi permintaan komentar.