Langka, Presiden China Xi Jinping Kecam Ancaman Penggunaan Bom Nuklir Rusia di Ukraina

BEIJING - Beijing selama ini dikenal sebagai pendukung Moskow, namun kali ini Presiden China Xi Jinping mengecam ancaman penggunaan bom nuklir Rusia dalam perangnya di Ukraina .

Kecaman ini disampaikan bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz saat melakukan pertemuan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Jumat.

Kedua pemimpin itu memperingatkan bahwa Moskow berisiko "melewati batas" jika menggunakan kekuatan nuklirnya.

Xi Jinping setuju bahwa dirinya dan Kanselir Scholz bersama-sama menentang penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir dalam perang di Ukraina.

Namun, pemimpin Partai Komunis China itu tetap menahan diri untuk tidak mengkritik Rusia atau menyerukan Moskow untuk menarik pasukannya.



Sementara itu, Scholz mengulangi tekadnya bersama Xi Jinping yang menolak penggunaan senjata nuklir di Ukraina.

"Presiden Xi dan saya setuju: ancaman nuklir tidak bertanggung jawab dan menghasut," kata Scholz.

"Dengan menggunakan senjata nuklir, Rusia akan melewati batas yang telah dibuat oleh komunitas negara-negara," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/11/2022).

Rusia sebenarnya telah mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengancam untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina dan menegaskan penggunaan senjata itu hanya terjadi jika keberadaannya sebagai negara terancam.

Scholz tiba di Beijing untuk kunjungan satu hari yang menguji hubungan antara China dan Barat setelah bertahun-tahun meningkatkan ketegangan, dengan pembicaraan yang menyentuh akses pasar timbal balik, perubahan iklim, dan vaksin Covid-19.

Kanselir Jerman tersebut melakukan kunjungan sambil menghadapi kritik dari dalam koalisinya sendiri tentang hubungan dengan China.

Pada awal-awal pertemuan, Scholz—sebagai pemimpin G-7 pertama yang melakukan kunjungan ke China sejak pecahnya pandemi Covid-19—menekan Xi untuk "menang" atas Rusia guna mengakhiri invasinya ke Ukraina, dengan mengatakan Beijing memiliki tanggung jawab sebagai kekuatan utama untuk melakukannya.

Scholz juga bertemu dengan mantan perdana menteri Li Keqiang dan mengangkat masalah Taiwan.

"Seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain, kami mengejar kebijakan satu-China," kata Scholz.

"Tetapi saya telah memperjelas bahwa setiap perubahan status quo Taiwan harus dilakukan secara damai atau dengan persetujuan bersama."