Netanyahu Hampir Menang, Warga Palestina Cemas Kekerasan Meningkat

TEL AVIV - Prospek Benjamin Netanyahu kembali berkuasa di Israel memicu kekhawatiran warga Palestina bahwa kekerasan akan meningkat.

Netanyahu merupakan salah satu pemimpin koalisi sayap kanan ekstrem yang memiliki sejarah melakukan banyak kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Lebih dari 100 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki Israel telah dibunuh oleh pasukan Israel tahun ini.

Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh menjelaskan, “Kebangkitan partai-partai sayap kanan adalah hasil alami dari tumbuhnya ekstremisme dan rasisme dalam masyarakat Israel, yang telah diderita rakyat Palestina selama bertahun-tahun.”

“Tetapi orang-orang Palestina tidak akan menghentikan perjuangan sah mereka untuk mengakhiri pendudukan, mendapatkan kebebasan dan mendirikan negara merdeka mereka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya terlepas dari identitas pemenang dalam pemilihan Israel,” papar dia.



Dia menambahkan, “Perbedaan antara pihak-pihak Israel sama dengan perbedaan antara Pepsi-Cola dan Coca-Cola.

“Kami tidak memiliki ilusi bahwa kotak suara dalam pemilihan Israel akan menghasilkan mitra untuk perdamaian mengingat kebijakan dan praktik agresif yang diderita rakyat kami, yang tidak memberi bobot pada keputusan dan hukum internasional,” ujar dia.

“Hasil pemilihan Israel menegaskan bahwa kami tidak memiliki mitra di Israel untuk perdamaian dan bahwa komunitas internasional harus memikul tanggung jawabnya untuk menerapkan resolusi internasional dan melindungi rakyat kami setelah bangkitnya partai-partai rasis untuk berkuasa di Israel,” ujar dia.

Kepemimpinan Palestina selalu mendukung dan memelihara hubungan dengan partai-partai sayap kiri Israel dengan harapan dimulainya kembali pembicaraan damai.

Ahmed Al-Deek, penasihat menteri luar negeri Palestina untuk urusan politik, mengatakan kepada Arab News, “Kami akan menentukan posisi kami pada koalisi Israel yang akan datang berdasarkan kebijakan dan sikapnya terhadap masalah Palestina.”

“Kami memandang dengan sangat serius munculnya fasisme Israel yang diwakili oleh Ben Gvir dan Smotrich, dan kami menganggapnya sebagai salah satu ekspresi dari krisis mendalam yang dialami Israel sebagai akibat dari kelanjutan pendudukan dan pembentukan rezim apartheid di wilayah Palestina,” papar dia.

Anggota parlemen Israel Itamar Ben-Gvir menyebut rekan-rekan Arabnya sebagai "teroris" dan menganjurkan untuk mendeportasi lawan politik.

Di masa mudanya, pandangannya sangat ekstrim sehingga tentara melarangnya dari wajib militer.

Bezalel Yoel Smotrich adalah politisi sayap kanan radikal yang mengepalai Partai Zionis Agama dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Knesset untuk Yamina.

Hamas yang memerintah Gaza, memiliki posisi yang mirip dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam jajak pendapat Israel.

Pejabat Hamas Bassim Naiem mengatakan kepada Arab News bahwa hasil pemilihan menunjukkan "wajah Israel yang sebenarnya."

“Mereka yang menunjukkan kesedihan besar atas hasil ini atau mengungkapkan keterkejutan besar, secara lokal dan internasional, baik naif atau bodoh secara politik, yang tidak membaca sejarah gerakan dan proyek Zionis, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak memahaminya," papar dia.

Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan pemilihan itu tidak akan mengubah apa pun karena berlangsung antara dua kelompok sayap kanan ekstremis dan tanpa adanya kamp perdamaian sejati.

Dia menambahkan, hal yang paling meresahkan adalah bahwa partai fasis kriminal yang dipimpin Smotrich dan Ben-Gvir mungkin mendapatkan tempat ketiga, menunjukkan tingkat keturunan masyarakat kolonial Israel terhadap ekstremisme rasial dan doktrin pembersihan etnis serta apartheid.

Al-Deek menegaskan, “Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu membatalkan kehadiran rakyat Palestina di wilayah dan tanah air mereka, dan mereka akan terus berjuang dengan segala cara untuk menghadapi pendudukan sampai standar ganda dalam standar internasional hancur.”

Orang-orang Palestina juga menyatakan kemarahannya pada kenyataan bahwa penjajah mereka telah mengadakan lima pemilihan dalam waktu kurang dari empat tahun sementara mereka tidak mengadakan pemilu apapun sejak 2006.

Aktivis hukum dari Nablus Amer Hamdan mengatakan di Facebook, “Bagaimana perasaan kita tentang diri kita sendiri ketika kita melihat jutaan warga Israel pergi ke tempat pemungutan suara … dan kita tidak dapat memilih siapa yang mewakili kita; baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza?”

Warga Palestina lainnya berkomentar dengan sinis, “Pemilu sedang berlangsung untuk memilih yang terbaik, dan selama yang terbaik saat ini memerintah kita, apa perlunya pemilu?”

Yang lain berkata, “Kami tidak membutuhkan demokrasi, kami memiliki kepemimpinan yang sempurna, tetapi masalahnya adalah orang-orang tidak dapat memahaminya dengan benar.”

Komentar lain berbunyi, “Mereka (Fatah dan Hamas) membaginya. Tepi Barat untuk Otoritas Palestina, dan Gaza untuk Hamas, dan masing-masing pihak puas dengan bagiannya.”