China Lakukan Sensor dan Akses Data Pengguna Internet Hong Kong

Polisi diberikan wewenang untuk mengontrol dan menghapus informasi online jika ada "alasan yang masuk akal" untuk mencurigai data tersebut melanggar hukum keamanan nasional.

Perusahaan internet dan penyedia layanan dapat diperintahkan untuk menghapus informasi dan menyita peralatan mereka, dengan denda dan hukuman satu tahun penjara jika mereka menolak untuk mematuhinya.

Perusahaan juga diharapkan untuk memberikan catatan identifikasi dan bantuan dekripsi.

China memberlakukan undang-undang kemananan nasional di Hong Kong yang semi otonom kurang dari seminggu lalu tanpa mengungkapkan banyak detail selain akan melarang terorisme, subversi, pemisahan diri dan berkolusi dengan pasukan asing.(Baca: China Sahkan Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong )

Meskipun ada jaminan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang menjadi target undang-undang tersebut, perincian yang telah dirilis menunjukkan bahwa undang-undang itu akan menjadi perubahan paling radikal dalam kebebasan dan hak-hak Hong Kong sejak Inggris mengembalikan kota itu ke China pada tahun 1997.