Jadi Lokasi Tes 67 Bom Nuklir AS, Kepulauan Marshall Tuntut Kompensasi Rp46,8 Triliun

MAJURO - Kepulauan Marshall bertekad menuntut kompensasi sebesar USD3 miliar atau lebih dari Rp46,8 triliun kepada Amerika Serikat (AS). Itu adalah kompensasi atas dampak ledakan dari uji coba 67 bom nuklir Amerika di sana lebih dari 70 tahun silam.

Kepulauan Marshall mengajukan tuntutan kompensasi melalui Pengadilan Klaim Nuklir, sebuah pengadilan internasional.

Dari total nilai tuntutan, AS sejauh ini baru membayar sekitar USD270 juta (lebih dari Rp4,2 triliun).

Sisa uang kompensasi yang belum dibayarkan itu akan terus dikejar para para pejabat Kepulauan Marshall yang bersiap untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS pekan ini untuk memperbarui kesepakatan ekonomi dan keamanan yang sudah berlangsung lama.

Para pejabat negara di Pasifik ini bersedia melanjutkan pembicaraan asalkan Washington mengatasi keluhan tentang dampak dari uji coba 67 senjata nuklirnya.



Uji coba dari puluhan bom pemusnah massal itu berlangsung di Kepulauan Marshall antara tahun 1946 hingga 1958. Itu menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan masih terasa di beberapa pulau dan atol yang terletak di antara Hawaii dan Filipina.

Utusan khusus AS Joseph Yun dijadwalkan mendarat di Ibu Kota Kepulauan Marshall, Majuro, pada Kamis (3/11/2022) untuk melanjutkan negosiasi perpanjangan Compact of Free Association selama 20 tahun, yang sebagian akan berakhir pada 2023.

Para perunding Kepulauan Marshall pertama-tama ingin AS menyelesaikan pembayaran kompensasi USD3 miliar yang baru dibayarkan USD270 juta.

Para pejabat di Majuro menghentikan pembicaraan pada bulan September untuk memperbarui kesepakatan antara AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Palau.