Serangan Udaranya Hantam Konser Musik, Ini Pembelaan Junta Myanmar
loading...
Sebuah bangunan hancur akibat serangan udara junta Myanmar. Foto/The Star
A
A
A
YANGON - Militer Myanmar membuat pembelaan guna membenarkan serangan udaranya yang menghantam konser musik pasukan etnis minoritas. Sebelumnya, junta Myanmar dituduh telah menargetkan warga sipil dan melakukan kejahatan perang.
Militer Myanmar mengatakan pasukannya merespons penyergapan dan serangan lain oleh KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukannya dan telah memenuhi aturan keterlibatan internasional.
“Sebagai pasukan keamanan, mereka bertanggung jawab untuk memerangi gerilyawan, yang penting bagi perdamaian dan stabilitas regional,” kata militer Myanmar dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/10/2022).
KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk otonomi yang lebih besar bagi orang-orang Kachin. Kelompok ini telah menyuarakan dukungan untuk oposisi terhadap kekuasaan militer setelah kudeta tahun lalu ketika para jenderal menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Pemerintah Persatuan Nasional Bayangan (NUG), sebagian besar terdiri dari loyalis Suu Kyi, menuduh tentara menargetkan warga sipil dan meminta PBB serta masyarakat internasional untuk campur tangan dan menghentikan kekejaman serta kejahatan perang yang dilakukan oleh junta.
"Kami membutuhkan tindakan nyata dan dukungan segera dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta," kata Dr Sasa, juru bicara NUG yang dibentuk oleh penentang junta setelah kudeta, dalam sebuah pernyataan.
Media melaporkan serangan udara pada Minggu malam di Negara Bagian Kachin di utara menewaskan sedikitnya 50 warga sipil, termasuk penyanyi dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Laporan itu mengutip saksi yang mengatakan tiga pesawat junta melakukan serangan itu.
"Serangan udara itu terjadi di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang," kata BBC berbahasa Burma, sementara Kachin News Group mengatakan sekitar 80 orang tewas dan 100 orang terluka.
Tentara Myanmar menggambarkan laporan itu sebagai "rumor". Mereka tidak memberikan perkiraan sendiri tentang jumlah korban tetapi mengatakan hanya anggota KIA dan "teroris" yang tewas.
Reuters tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
KIA mengatakan serangan itu menargetkan perayaan ulang tahun ke-62 pendirian sayap politiknya dan meminta serangan itu harus dianggap sebagai kejahatan perang.
Myanmar telah terjebak dalam siklus kekerasan sejak tentara menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Gerakan oposisi, beberapa bersenjata, telah muncul di seluruh negeri, yang telah dilawan oleh militer dengan kekuatan mematikan.
Negara-negara Asia Tenggara memimpin upaya untuk membawa perdamaian ke Myanmar tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menanggapi "konsensus" perdamaian yang disepakati tahun lalu dengan blok regional ASEAN.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis ini untuk membahas krisis tersebut. Sekelompok 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka dan sebagai gantinya bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan NUG.
Militer Myanmar mengatakan pasukannya merespons penyergapan dan serangan lain oleh KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukannya dan telah memenuhi aturan keterlibatan internasional.
“Sebagai pasukan keamanan, mereka bertanggung jawab untuk memerangi gerilyawan, yang penting bagi perdamaian dan stabilitas regional,” kata militer Myanmar dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/10/2022).
KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk otonomi yang lebih besar bagi orang-orang Kachin. Kelompok ini telah menyuarakan dukungan untuk oposisi terhadap kekuasaan militer setelah kudeta tahun lalu ketika para jenderal menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Pemerintah Persatuan Nasional Bayangan (NUG), sebagian besar terdiri dari loyalis Suu Kyi, menuduh tentara menargetkan warga sipil dan meminta PBB serta masyarakat internasional untuk campur tangan dan menghentikan kekejaman serta kejahatan perang yang dilakukan oleh junta.
"Kami membutuhkan tindakan nyata dan dukungan segera dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta," kata Dr Sasa, juru bicara NUG yang dibentuk oleh penentang junta setelah kudeta, dalam sebuah pernyataan.
Media melaporkan serangan udara pada Minggu malam di Negara Bagian Kachin di utara menewaskan sedikitnya 50 warga sipil, termasuk penyanyi dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Laporan itu mengutip saksi yang mengatakan tiga pesawat junta melakukan serangan itu.
"Serangan udara itu terjadi di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang," kata BBC berbahasa Burma, sementara Kachin News Group mengatakan sekitar 80 orang tewas dan 100 orang terluka.
Tentara Myanmar menggambarkan laporan itu sebagai "rumor". Mereka tidak memberikan perkiraan sendiri tentang jumlah korban tetapi mengatakan hanya anggota KIA dan "teroris" yang tewas.
Reuters tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
KIA mengatakan serangan itu menargetkan perayaan ulang tahun ke-62 pendirian sayap politiknya dan meminta serangan itu harus dianggap sebagai kejahatan perang.
Myanmar telah terjebak dalam siklus kekerasan sejak tentara menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Gerakan oposisi, beberapa bersenjata, telah muncul di seluruh negeri, yang telah dilawan oleh militer dengan kekuatan mematikan.
Negara-negara Asia Tenggara memimpin upaya untuk membawa perdamaian ke Myanmar tetapi junta tidak berbuat banyak untuk menanggapi "konsensus" perdamaian yang disepakati tahun lalu dengan blok regional ASEAN.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis ini untuk membahas krisis tersebut. Sekelompok 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka dan sebagai gantinya bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan NUG.
(ian)
Lihat Juga :
