Persentase Tentara Amerika Serikat yang Mengaku LGBT
loading...
Aktivis dan pendukung LGBT berunjuk rasa di Washington, AS, 8 Oktober 2019. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst
A
A
A
WASHINGTON - Dilansir dari BBC News, pada Januari 2021, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mencabut kebijakan yang disahkan pada masa Donald Trump mengenai larangan transgender Amerika bergabung dengan militer.
Larangan itu diumumkan Trump selama tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.
Joe Biden mengatakan anggota transgender tidak akan lagi tunduk kepada peraturan pemecatan atau pemisahan yang berdasarkan identitas gender.
Ia percaya bahwa identitas gender tidak boleh menjadi penghalang bagi dinas militer dan kekuatan Amerika justru ditemukan dalam keragamannya.
Menurut data Departemen Pertahanan yang dianalisis Palm Center, tentara transgender yang bertugas aktif di Amerika Serikat pada tahun 2019 berjumlah 8.980 orang.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang merupakan seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat juga akan mengindentifikasi transgender yang masuk dan bertugas di tentara militer sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
Dalam survei kesehatan yang dirilis RAND Corporation pada Juli 2017, sebanyak 6,1% orang di militer AS mengidentifikasi diri sebagai LGBT dan 0,6% diidentifikasi sebagai transgender.
Pria di AS yang melaporkan diri sebagai gay, biseksual, transgender rata-rata berusia 18-44 tahun.
Sedangkan menurut data dari National Library of Medicine, yang telah melakukan analisis data dari Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga (NSFG) tahun 2002 hingga 2013, dijelaskan bahwa 4,23% pria melaporkan diri sebagai gay, biseksual, atau LSL lain di antara pria yang bertugas di militer.
Ketika dikelompokkan, ditemukan bahwa 0,78% melaporkan diri sebagai gay di antara pria yang bertugas di militer.
Proporsi pria yang diidentifikasi sebagai gay lebih rendah di militer daripada di populasi umum. Hasil ini mungkin dipengaruhi kebijakan militer historis terkait dengan orientasi seksual.
Kebijakan “Jangan Tanya, Jangan Katakan” (DADT) di militer Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 1994 dikeluarkan untuk memungkinkan pria dan wanita yang menjadi gay dan biseksual dapat bertugas di kemiliteran.
Namun, kebijakan tersebut justru berdampak buruk pada kesehatan pasukan militer di AS hingga akhirnya kebijakan itu dicabut pada tahun 2017.
Larangan itu diumumkan Trump selama tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.
Joe Biden mengatakan anggota transgender tidak akan lagi tunduk kepada peraturan pemecatan atau pemisahan yang berdasarkan identitas gender.
Ia percaya bahwa identitas gender tidak boleh menjadi penghalang bagi dinas militer dan kekuatan Amerika justru ditemukan dalam keragamannya.
Menurut data Departemen Pertahanan yang dianalisis Palm Center, tentara transgender yang bertugas aktif di Amerika Serikat pada tahun 2019 berjumlah 8.980 orang.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang merupakan seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat juga akan mengindentifikasi transgender yang masuk dan bertugas di tentara militer sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
Dalam survei kesehatan yang dirilis RAND Corporation pada Juli 2017, sebanyak 6,1% orang di militer AS mengidentifikasi diri sebagai LGBT dan 0,6% diidentifikasi sebagai transgender.
Pria di AS yang melaporkan diri sebagai gay, biseksual, transgender rata-rata berusia 18-44 tahun.
Sedangkan menurut data dari National Library of Medicine, yang telah melakukan analisis data dari Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga (NSFG) tahun 2002 hingga 2013, dijelaskan bahwa 4,23% pria melaporkan diri sebagai gay, biseksual, atau LSL lain di antara pria yang bertugas di militer.
Ketika dikelompokkan, ditemukan bahwa 0,78% melaporkan diri sebagai gay di antara pria yang bertugas di militer.
Proporsi pria yang diidentifikasi sebagai gay lebih rendah di militer daripada di populasi umum. Hasil ini mungkin dipengaruhi kebijakan militer historis terkait dengan orientasi seksual.
Kebijakan “Jangan Tanya, Jangan Katakan” (DADT) di militer Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 1994 dikeluarkan untuk memungkinkan pria dan wanita yang menjadi gay dan biseksual dapat bertugas di kemiliteran.
Namun, kebijakan tersebut justru berdampak buruk pada kesehatan pasukan militer di AS hingga akhirnya kebijakan itu dicabut pada tahun 2017.
(sya)
Explore More