Raja Malaysia Tak Punya Pilihan Selain Setujui Pembubaran Parlemen
loading...
Raja Malaysia Tak Punya Pilihan Selain Setujui Pembubaran Parlemen. FOTO/Istana Negara
A
A
A
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengaku tidak punya pilihan selain menyetujui pembubaran parlemen, sebut pernyataan istana.
Dalam keterangannya, Senin (10/10), Pengawas Keuangan Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, penguasa kecewa dengan perkembangan politik di tanah air saat ini.
"Raja menyatakan kekecewaannya dalam perkembangan politik negara saat ini dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Perdana Menteri untuk mengembalikan mandat kembali kepada rakyat untuk pemerintahan yang stabil," katanya, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Ahmad Fadil juga mengatakan bahwa raja berharap agar KPU segera mengadakan pemilihan, mengingat musim muson timur laut yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November.
"Raja bersikeras bahwa negara yang tangguh penting untuk memastikan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Pernyataan itu menambahkan bahwa raja telah menyetujui pembubaran parlemen sesuai dengan Bagian 40(2) dan Bagian 55(2) dari Konstitusi Federal.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pada awal pekan ini, bahwa parlemen telah dibubarkan. Ini membuka jalan bagi pemilihan nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun.
Berbicara dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada pukul 3 sore, Ismail Sabri mengatakan, dia meminta persetujuan dari raja pada Minggu siang untuk membubarkan parlemen dan permintaannya diterima.
Media Malaysia sebelumnya melaporkan bahwa raja mengunjungi Pusat Peramalan dan Peringatan Banjir Nasional Departemen Irigasi dan Drainase di Ampang, Kuala Lumpur pada 6 Oktober.
Jumat lalu, pemerintah Ismail Sabri mengumumkan anggaran sebesar RM372,3 miliar (USD80,06 miliar) untuk tahun 2023 di tengah lingkungan global yang tidak pasti dan perkiraan pertumbuhan yang lambat. Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia.
Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023, tetapi Ismail Sabri telah berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.
Dalam keterangannya, Senin (10/10), Pengawas Keuangan Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, penguasa kecewa dengan perkembangan politik di tanah air saat ini.
"Raja menyatakan kekecewaannya dalam perkembangan politik negara saat ini dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Perdana Menteri untuk mengembalikan mandat kembali kepada rakyat untuk pemerintahan yang stabil," katanya, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Ahmad Fadil juga mengatakan bahwa raja berharap agar KPU segera mengadakan pemilihan, mengingat musim muson timur laut yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November.
"Raja bersikeras bahwa negara yang tangguh penting untuk memastikan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Pernyataan itu menambahkan bahwa raja telah menyetujui pembubaran parlemen sesuai dengan Bagian 40(2) dan Bagian 55(2) dari Konstitusi Federal.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pada awal pekan ini, bahwa parlemen telah dibubarkan. Ini membuka jalan bagi pemilihan nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun.
Berbicara dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada pukul 3 sore, Ismail Sabri mengatakan, dia meminta persetujuan dari raja pada Minggu siang untuk membubarkan parlemen dan permintaannya diterima.
Media Malaysia sebelumnya melaporkan bahwa raja mengunjungi Pusat Peramalan dan Peringatan Banjir Nasional Departemen Irigasi dan Drainase di Ampang, Kuala Lumpur pada 6 Oktober.
Jumat lalu, pemerintah Ismail Sabri mengumumkan anggaran sebesar RM372,3 miliar (USD80,06 miliar) untuk tahun 2023 di tengah lingkungan global yang tidak pasti dan perkiraan pertumbuhan yang lambat. Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia.
Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023, tetapi Ismail Sabri telah berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.
(esn)
Explore More