Haiti Minta Bantuan Militer Internasional Padamkan Kekacauan
loading...
Haiti minta bantuan militer internasional untuk memadamkan kekacauan. Foto/AP
A
A
A
PORT-AU-PRINCE - Pemerintah Haiti telah setuju meminta bantuan angkatan bersenjata internasional ketika geng dan pengunjuk rasa melumpuhkan negara itu dan persediaan dasar termasuk bahan bakar dan air berkurang. Hal itu terungkap dalam sebuah dokumen yang dirilis pada Jumat waktu setempat.
Dokumen tersebut, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ariel Henry dan 18 pejabat tinggi, menyatakan bahwa mereka khawatir dengan "risiko krisis kemanusiaan besar" yang mengancam kehidupan banyak orang.
Dokumen ini memberi wewenang kepada Henry untuk meminta dari mitra internasional "pengerahan segera angkatan bersenjata khusus, dalam jumlah yang cukup," untuk menghentikan krisis di seluruh negeri yang sebagian disebabkan oleh "tindakan kriminal geng-geng bersenjata."
“Sangat penting untuk memulai kembali kegiatan untuk menghindari sesak napas total ekonomi nasional,” bunyi dokumen itu seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (8/10/2022).
Tidak jelas apakah permintaan itu telah diajukan secara resmi, kepada siapa akan diajukan dan apakah itu berarti aktivasi pasukan penjaga perdamaian PBB, yang misinya berakhir lima tahun lalu setelah 11 tahun bermasalah di Haiti.
Ketika pemerintahan Henry menyetujui permintaan pasukan asing, kantornya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan perdana menteri tidak mengundurkan diri, menolak apa yang disebutnya laporan palsu yang beredar di media sosial yang mendorong ratusan warga Haiti di seluruh negeri untuk merayakan di jalan-jalan pada Kamis malam.
“Ini murni dan sederhana strategi fabrikasi, keracunan, diatur oleh individu yang bermaksud buruk, yang bertujuan untuk menabur lebih banyak masalah dan kebingungan,” bunyi pernyataan kantor perdana menteri Haiti.
Henry telah menekankan bahwa dia tidak tertarik untuk mempertahankan kekuasaan dan berencana untuk menyelenggarakan pemilihan umum segera setelah kekerasan mereda.
Dokumen yang ditandatangani oleh Henry dan pejabat lainnya menyatakan bahwa tindakan tersebut memiliki "konsekuensi bencana."
Dokumen tersebut, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ariel Henry dan 18 pejabat tinggi, menyatakan bahwa mereka khawatir dengan "risiko krisis kemanusiaan besar" yang mengancam kehidupan banyak orang.
Dokumen ini memberi wewenang kepada Henry untuk meminta dari mitra internasional "pengerahan segera angkatan bersenjata khusus, dalam jumlah yang cukup," untuk menghentikan krisis di seluruh negeri yang sebagian disebabkan oleh "tindakan kriminal geng-geng bersenjata."
“Sangat penting untuk memulai kembali kegiatan untuk menghindari sesak napas total ekonomi nasional,” bunyi dokumen itu seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (8/10/2022).
Tidak jelas apakah permintaan itu telah diajukan secara resmi, kepada siapa akan diajukan dan apakah itu berarti aktivasi pasukan penjaga perdamaian PBB, yang misinya berakhir lima tahun lalu setelah 11 tahun bermasalah di Haiti.
Ketika pemerintahan Henry menyetujui permintaan pasukan asing, kantornya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan perdana menteri tidak mengundurkan diri, menolak apa yang disebutnya laporan palsu yang beredar di media sosial yang mendorong ratusan warga Haiti di seluruh negeri untuk merayakan di jalan-jalan pada Kamis malam.
“Ini murni dan sederhana strategi fabrikasi, keracunan, diatur oleh individu yang bermaksud buruk, yang bertujuan untuk menabur lebih banyak masalah dan kebingungan,” bunyi pernyataan kantor perdana menteri Haiti.
Henry telah menekankan bahwa dia tidak tertarik untuk mempertahankan kekuasaan dan berencana untuk menyelenggarakan pemilihan umum segera setelah kekerasan mereda.
Dokumen yang ditandatangani oleh Henry dan pejabat lainnya menyatakan bahwa tindakan tersebut memiliki "konsekuensi bencana."
Lihat Juga :
