4 Wilayah Ukraina Memilih Bergabung, Ini Kata Rusia
loading...
Rusia menyatakan bahwa referendum yang dilakukan di 4 wilayah Ukraina dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MOSKOW - Referendum diadakan di empat wilayah Ukraina pada 23-27 September. Hasilnya, empat wilayah Ukraina yaitu Donbass, Lugansk, Kherson dan Zaporozhye memilih untuk bergabung dengan Rusia.
Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan warga keempat wilayah itu bebas untuk membuat pilihan.
"Hasil pemungutan suara berbicara sendiri: penduduk Donbass, Kherson dan Zaporozhye tidak ingin kembali ke kehidupan lama mereka dan telah membuat pilihan yang sadar dan bebas untuk mendukung Rusia," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/9/2022).
Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan bahwa pemungutan suara diadakan sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional, mengutip Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, Kesepakatan Helsinki 1975 dan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2010 di Kosovo.
Selama lima hari terakhir, partisipasi pemilih di Donbass, Lugansk, dan wilayah Kherson serta wilayah Zaporozhye jauh melebihi ambang batas 50% pemilih terdaftar. Orang-orang datang ke tempat pemungutan suara meskipun ada pemboman Ukraina dan ancaman serangan teror.
Hasilnya membuktikan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia di antara para pemilih: 99,23% di Republik Rakyat Donetsk; 98,42% di Republik Rakyat Lugansk; 87,05% di wilayah Kherson dan 93,11% di wilayah Zaporozhye menyetujui keputusan untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Setelah hasil referendum diumumkan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Dmitry Medvedev mengklaim dalam postingannya di Telegram bahwa hasil referendum "jelas." Ia pun menyapa orang-orang di wilayah Donbass, Kherson, dan Zaporozhye, dengan mengatakan "Selamat datang di rumah, di Rusia!"
Negara-negara Barat telah menolak pemungutan suara itu sebagai sebuah kepura-puraan yang tidak berarti yang dilakukan oleh Moskow dalam upaya untuk melegitimasi invasinya ke Ukraina dan pendudukannya atas wilayah-wilayah di timur.
Uni Eropa (UE) bahkan berencana untuk menjatuhkan sanksi yang menggigit bagi perdagangan Rusia. Sanksi itu juga harus diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas "referendum palsu" yang diadakan di beberapa bagian Ukraina saat Moskow meningkatkan perang.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan referendum yang diatur Kremlin untuk bergabung dengan Rusia adalah upaya ilegal untuk merebut tanah dan mengubah perbatasan internasional dengan paksa.
Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan warga keempat wilayah itu bebas untuk membuat pilihan.
"Hasil pemungutan suara berbicara sendiri: penduduk Donbass, Kherson dan Zaporozhye tidak ingin kembali ke kehidupan lama mereka dan telah membuat pilihan yang sadar dan bebas untuk mendukung Rusia," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/9/2022).
Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan bahwa pemungutan suara diadakan sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional, mengutip Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, Kesepakatan Helsinki 1975 dan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2010 di Kosovo.
Selama lima hari terakhir, partisipasi pemilih di Donbass, Lugansk, dan wilayah Kherson serta wilayah Zaporozhye jauh melebihi ambang batas 50% pemilih terdaftar. Orang-orang datang ke tempat pemungutan suara meskipun ada pemboman Ukraina dan ancaman serangan teror.
Hasilnya membuktikan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia di antara para pemilih: 99,23% di Republik Rakyat Donetsk; 98,42% di Republik Rakyat Lugansk; 87,05% di wilayah Kherson dan 93,11% di wilayah Zaporozhye menyetujui keputusan untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Setelah hasil referendum diumumkan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Dmitry Medvedev mengklaim dalam postingannya di Telegram bahwa hasil referendum "jelas." Ia pun menyapa orang-orang di wilayah Donbass, Kherson, dan Zaporozhye, dengan mengatakan "Selamat datang di rumah, di Rusia!"
Negara-negara Barat telah menolak pemungutan suara itu sebagai sebuah kepura-puraan yang tidak berarti yang dilakukan oleh Moskow dalam upaya untuk melegitimasi invasinya ke Ukraina dan pendudukannya atas wilayah-wilayah di timur.
Uni Eropa (UE) bahkan berencana untuk menjatuhkan sanksi yang menggigit bagi perdagangan Rusia. Sanksi itu juga harus diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas "referendum palsu" yang diadakan di beberapa bagian Ukraina saat Moskow meningkatkan perang.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan referendum yang diatur Kremlin untuk bergabung dengan Rusia adalah upaya ilegal untuk merebut tanah dan mengubah perbatasan internasional dengan paksa.
(ian)
Explore More