Keras, Sekjen PBB: Ancaman Nuklir Rusia Tidak Dapat Diterima!

NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan teguran keras kepada Rusia atas ancaman nuklir yang disebutnya benar-benar tidak dapat diterima.

Ia juga mengecam rencana Rusia untuk mencaplok bagian-bagian Ukraina sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional.

Guterres berbicara pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan taruhannya dalam invasi ke Ukraina, mengumumkan mobilisasi parsial dan mengancam penggunaan senjata nuklir "jika integritas teritorial negara kita terancam".

Putin juga menyetujui referendum di empat wilayah Ukraina yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pencaplokan, meningkatkan prospek bahwa ia kemudian akan menganggap operasi Ukraina untuk merebutnya kembali sebagai ancaman terhadap “integritas teritorial” Rusia.

“Gagasan konflik nuklir, yang dulu tidak terpikirkan, telah menjadi bahan perdebatan. Ini sendiri sama sekali tidak dapat diterima,” ujar Guterres.

"Saya juga sangat prihatin dengan laporan rencana untuk mengatur apa yang disebut referendum di wilayah Ukraina yang saat ini tidak berada di bawah kendali pemerintah," katanya.



“Setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan adalah pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional,” ia menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (23/9/2022).

Guterres juga menunjukkan keberhasilan inisiatif biji-bijian Laut Hitam yang ditengahi PBB dalam mengekspor lebih dari 4,3 juta ton makanan, sebagai akibatnya dia mengatakan harga pangan telah turun tajam.

Namun dia mengatakan penurunan ekspor pupuk dan amonia Rusia telah menyebabkan kekurangan di Afrika Barat dan di tempat lain.

“Kalau pasar pupuk tahun depan tidak stabil bisa membawa krisis pasokan pangan,” ucapnya.

Guterres mengatakan dampak konflik dapat menyebabkan krisis pasokan pangan tahun depan.

“Sederhananya dunia akan kehabisan makanan,” katanya.

Rusia sendiri secara luas dikecam pada pertemuan Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna.



Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengulangi pernyataan Beijing bahwa piagam PBB dan integritas teritorial harus didukung, tanpa secara langsung mengkritik Rusia, yang merupakan sekutunya. Namun, Wang tidak menawarkan dukungan retoris kepada Moskow dalam pidato yang ditulis dengan hati-hati.

Dewan Keamanan PBB diberi pengarahan oleh kepala jaksa pengadilan pidana internasional (ICC), Karim Khan, tentang penyelidikan kuburan massal yang ditemukan di kota-kota Ukraina yang dibebaskan dari pendudukan Rusia.

Khan mengatakan "gema Nuremberg harus didengar hari ini", mengacu pada preseden yang ditetapkan oleh pengadilan kejahatan perang Nazi.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, tidak menanggapi komentar Guterres, mengulangi klaim Moskow yang mendiskreditkan bahwa Ukraina dijalankan oleh “neo-Nazi” dan perang itu disebabkan oleh perlakuan buruk terhadap mereka yang menggunakan Rusia di Donbas. Dia juga mengatakan Rusia tidak percaya pada ICC.

Lavrov sendiri tidak berada di ruangan saat para koleganya berpidato di hadapannya, dan pergi segera setelah dia menyampaikan pidatonya sendiri.

Perluasan wajib militer Rusia, awalnya dimaksudkan untuk merekrut 300.000 tentara, telah memicu protes di sekitar Rusia dan eksodus pria dalam usia wajib militer.

Eskalasi perang Putin dalam menghadapi kerugian teritorial oleh pasukan Ukraina telah menyebabkan babak baru sanksi sedang dipertimbangkan. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa sepakat di Brussel untuk menyiapkan paket baru yang diharapkan mencakup langkah-langkah ekonomi dan individu yang luas.