Iran Minta IAEA Tidak Menyerah pada Tekanan Israel

DUBAI - Iran siap melanjutkan kerja sama dengan pengawas nuklir PBB ( IAEA ). Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, Senin (12/9/2022). Ia menyerukan IAEA "untuk tidak menyerah pada tekanan Israel" atas kegiatan nuklir Teheran.

Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bertemu pada hari Senin, tiga bulan setelah mengadopsi resolusi yang mendesak Iran untuk memberikan jawaban yang kredibel atas penyelidikan badan tersebut terhadap jejak uranium di tiga lokasi di Iran.



Iran telah menolak penyelidikan sebagai kegiatan bermotivasi politik. "Iran mengumumkan kerja sama konstruktifnya dengan badan tersebut sebagai kewajibannya. Sementara Iran memiliki kewajiban, ia juga memiliki hak," kata Kanaani, seperti dikutip dari Reuters.

Menurutnya, IAEA tak boleh terpengaruh oleh kekuatan manapun. “Agensi harus menjaga kredibilitasnya,” lanjut Kanaani.

Israel, yang secara luas diyakini sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah, telah berjanji untuk tidak pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata atom. Iran sendiri membantah pernah mencari senjata nuklir dan mengatakan program atomnya bertujuan damai.

“Tentu saja Iran mengharapkan tindakan konstruktif dari IAEA dan anggota dewan pemerintahannya,” kata Kanaani.



Setelah 16 bulan pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada 8 Agustus, bahwa blok tersebut telah memberikan tawaran terakhir untuk mengatasi kebuntuan untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut.

Awal bulan ini, Iran mengirim tanggapan terbarunya terhadap teks yang diusulkan UE. Tetapi Inggris, Prancis dan Jerman mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka memiliki "keraguan serius" tentang niat Iran setelah mencoba menghubungkan kebangkitan kesepakatan dengan penutupan penyelidikan IAEA.

Kanaani menyebut pernyataan Eropa "tidak konstruktif". “Baik AS maupun Eropa harus membuktikan bahwa mereka tidak memprioritaskan kepentingan rezim Zionis (Israel) ketika mengambil keputusan politik,” katanya.

Presiden AS saat itu Donald Trump mengingkari kesepakatan nuklir pada 2018, dengan mengatakan kesepakatan itu terlalu lunak terhadap Iran, dan menerapkan kembali sanksi terhadap Republik Islam. Kondisi ini mendorong Teheran untuk mulai melanggar pembatasan nuklir kesepakatan itu setahun kemudian.