Apakah China Akan Invasi Taiwan Habis-habisan? Ini Jawaban Beijing
Kamis, 08 September 2022 - 11:05 WIB
loading...
A
A
A
Beberapa publikasi dan komentator China yang lebih hawkish memilih "pembebasan" ketika membahas desain operasi Beijing terhadap Taiwan.
Kata yang sama diterapkan pada pengambilalihan Xinjiang dan Tibet oleh China lebih dari tujuh dekade lalu.
Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Press Club of Australia pada bulan Agustus, Xiao mengatakan kepada para wartawan dan pakar think tank: "Kami sedang menunggu unifikasi damai. Tapi kami tidak pernah mengesampingkan pilihan kami untuk menggunakan cara lain."
"Jadi bila perlu, bila terpaksa, kami siap menggunakan segala cara yang diperlukan. Seperti apa artinya—dengan segala cara yang diperlukan? Anda bisa menggunakan imajinasi Anda," katanya.
Dalam wawancara hari Selasa, Xiao mengutip unsur-unsur undang-undang anti-pemisahan China 2005—yang dibuat oleh pendahulu Presiden Xi Jinping, Hu Jintao, sebagai dalih untuk mengambil Taiwan dengan paksa—sebagai alasan yang mungkin memaksa Beijing untuk mengambil alih kendali pulau demokrasi itu di masa depan.
Di antara skenario, kata diplomat itu, adalah jika "kemungkinan unifikasi damai harus benar-benar habis."
Xiao juga meremehkan komentar baru-baru ini oleh Lu Shaye, duta besar China untuk Prancis, yang mengatakan bahwa masyarakat Taiwan akan membutuhkan "pendidikan ulang" setelah "disatukan kembali" dengan daratan China.
Kata yang sama diterapkan pada pengambilalihan Xinjiang dan Tibet oleh China lebih dari tujuh dekade lalu.
Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Press Club of Australia pada bulan Agustus, Xiao mengatakan kepada para wartawan dan pakar think tank: "Kami sedang menunggu unifikasi damai. Tapi kami tidak pernah mengesampingkan pilihan kami untuk menggunakan cara lain."
"Jadi bila perlu, bila terpaksa, kami siap menggunakan segala cara yang diperlukan. Seperti apa artinya—dengan segala cara yang diperlukan? Anda bisa menggunakan imajinasi Anda," katanya.
Dalam wawancara hari Selasa, Xiao mengutip unsur-unsur undang-undang anti-pemisahan China 2005—yang dibuat oleh pendahulu Presiden Xi Jinping, Hu Jintao, sebagai dalih untuk mengambil Taiwan dengan paksa—sebagai alasan yang mungkin memaksa Beijing untuk mengambil alih kendali pulau demokrasi itu di masa depan.
Di antara skenario, kata diplomat itu, adalah jika "kemungkinan unifikasi damai harus benar-benar habis."
Xiao juga meremehkan komentar baru-baru ini oleh Lu Shaye, duta besar China untuk Prancis, yang mengatakan bahwa masyarakat Taiwan akan membutuhkan "pendidikan ulang" setelah "disatukan kembali" dengan daratan China.
Lihat Juga :
