Junta Militer Vonis Eks Dubes Inggris untuk Myanmar 1 Tahun Penjara
Jum'at, 02 September 2022 - 16:37 WIB
loading...
Esk Dubes Inggris untuk Myanmar Vicky Bowman dan suaminya Htein Lin masing-masing divonis 1 tahun penjara atas pelanggaran undang-undang imigrasi oleh junta militer. Foto/BBC
A
A
A
NAYPYITAW - Mantan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Myanmar dan suaminya masing-masing telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh junta militer negara itu.
Mantan Dubes Inggris untuk Myanmar, Vicky Bowman, dan suaminya Htein Lin, yang merupakan mantan tahanan politik, didakwa melanggar undang-undang imigrasi.
Pasangan itu ditangkap minggu lalu di rumah mereka di Yangon. Bowman menjabat sebagai duta besar di Myanmar dari 2002-2006.
Baca: Junta Militer Tahan Mantan Dubes Inggris untuk Myanmar
Dikutip dari BBC, Jumat (2/9/2022) pernyataan sebelumnya dari junta militer mengatakan Bowman telah melanggar hukum dengan tinggal di alamat di kota selain Yangon - tempat dia terdaftar - dan gagal memberi tahu pihak berwenang. Sedangkan suaminya ditangkap karena dia telah memfasilitasi pemindahan tersebut.
Bowman saat ini menjalankan Pusat Bisnis Bertanggung Jawab Myanmar, yang berbasis di Yangon.
Suaminya Htein Lin adalah seorang seniman dan mantan tahanan politik yang merupakan anggota Front Demokratik Mahasiswa Seluruh Burma, sebuah kelompok perlawanan bersenjata yang dibentuk setelah pemberontakan populer yang dipimpin mahasiswa melawan junta pada tahun 1988.
Pasangan itu menikah dan pindah ke London sebelum kembali ke Yangon pada 2013.
Penangkapan pasangan itu terjadi ketika Inggris baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap otoritas militer di Myanmar - bertepatan dengan peringatan lima tahun tindakan keras terhadap Muslim Rohingya di negara itu. Selama beberapa bulan pertama serangan gencar, lebih dari 6.000 orang tewas, dan ratusan ribu mengungsi.
Baca juga: Akhiri Krisis Politik, Junta Myanmar Siap Duduk Satu Meja dengan Suu Kyi
Sebelumnya pada hari Jumat, pengadilan yang dijalankan militer di Myanmar juga menghukum mantan pemimpin Aung San Suu Kyi tiga tahun penjara lagi atas tuduhan kecurangan pemilu.
Rezim junta militer Myanmar telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Awal bulan ini, para jenderal memperpanjang aturan darurat mereka hingga 2023 karena negara itu masih terbelah oleh pertempuran internal.
Junta merebut kekuasaan tahun lalu setelah menggulingkan pemerintahan Aung Sung Suu Kyi yang dipilih secara demokratis.
Baca juga: Pengadilan Myanmar Beri Suu Kyi Tambahan Hukuman Penjara 6 Tahun
Mantan Dubes Inggris untuk Myanmar, Vicky Bowman, dan suaminya Htein Lin, yang merupakan mantan tahanan politik, didakwa melanggar undang-undang imigrasi.
Pasangan itu ditangkap minggu lalu di rumah mereka di Yangon. Bowman menjabat sebagai duta besar di Myanmar dari 2002-2006.
Baca: Junta Militer Tahan Mantan Dubes Inggris untuk Myanmar
Dikutip dari BBC, Jumat (2/9/2022) pernyataan sebelumnya dari junta militer mengatakan Bowman telah melanggar hukum dengan tinggal di alamat di kota selain Yangon - tempat dia terdaftar - dan gagal memberi tahu pihak berwenang. Sedangkan suaminya ditangkap karena dia telah memfasilitasi pemindahan tersebut.
Bowman saat ini menjalankan Pusat Bisnis Bertanggung Jawab Myanmar, yang berbasis di Yangon.
Suaminya Htein Lin adalah seorang seniman dan mantan tahanan politik yang merupakan anggota Front Demokratik Mahasiswa Seluruh Burma, sebuah kelompok perlawanan bersenjata yang dibentuk setelah pemberontakan populer yang dipimpin mahasiswa melawan junta pada tahun 1988.
Pasangan itu menikah dan pindah ke London sebelum kembali ke Yangon pada 2013.
Penangkapan pasangan itu terjadi ketika Inggris baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap otoritas militer di Myanmar - bertepatan dengan peringatan lima tahun tindakan keras terhadap Muslim Rohingya di negara itu. Selama beberapa bulan pertama serangan gencar, lebih dari 6.000 orang tewas, dan ratusan ribu mengungsi.
Baca juga: Akhiri Krisis Politik, Junta Myanmar Siap Duduk Satu Meja dengan Suu Kyi
Sebelumnya pada hari Jumat, pengadilan yang dijalankan militer di Myanmar juga menghukum mantan pemimpin Aung San Suu Kyi tiga tahun penjara lagi atas tuduhan kecurangan pemilu.
Rezim junta militer Myanmar telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Awal bulan ini, para jenderal memperpanjang aturan darurat mereka hingga 2023 karena negara itu masih terbelah oleh pertempuran internal.
Junta merebut kekuasaan tahun lalu setelah menggulingkan pemerintahan Aung Sung Suu Kyi yang dipilih secara demokratis.
Baca juga: Pengadilan Myanmar Beri Suu Kyi Tambahan Hukuman Penjara 6 Tahun
(ian)
Lihat Juga :
