Putin Jelaskan Tujuan Operasi Militer di Ukraina pada Anak-anak

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan moskow berusaha mengakhiri konflik di Ukraina, yang dimulai setelah kudeta Maidan 2014, serta mencegah munculnya "daerah kantong anti-Rusia" di wilayahnya.

Presiden Rusia membuat pernyataan pada Kamis (1/9/2022) selama kelas terbuka yang diadakan untuk anak-anak sekolah Rusia yang disebut “Pembicaraan Penting.”

“Semua orang percaya bahwa semacam agresi di pihak Rusia sedang terjadi hari ini. Tidak ada yang mengerti atau tahu bahwa setelah kudeta di Ukraina pada tahun 2014, orang-orang Donetsk, Lugansk, Krimea, bagian penting dari mereka, bagaimanapun juga, tidak mau mengakui hasil dari kudeta ini,” ujar Putin.



Menurut Putin, para pemimpin baru Ukraina pasca-Maidan memulai perang terhadap warga mereka sendiri dan “telah mengobarkannya selama delapan tahun.”

“Dan tujuan kami, misi kami, misi tentara kami, dari milisi Donbass, adalah untuk mengakhiri perang ini, untuk melindungi orang dan, tentu saja, Rusia sendiri,” papar presiden.

“Daerah kantong anti-Rusia sedang dibuat di wilayah Ukraina saat ini, yang mengancam negara kita,” ungkap Putin.

Putin juga menyinggung keadaan dan pendekatan pendidikan sekolah di Ukraina, memberi tahu anak-anak sekolah tentang apa yang disaksikan Menteri Pendidikan Rusia Sergey Kravtsov selama kunjungannya baru-baru ini ke Donetsk dan wilayah lain yang dibebaskan selama konflik yang sedang berlangsung.

Presiden mengakui keterangan menteri itu mengejutkannya dan dia "duduk dengan mulut terbuka lebar" selama laporan Kravtsov.

“Mereka bahkan tidak tahu bahwa Ukraina dan Rusia pernah menjadi bagian dari satu negara, Uni Soviet. Mereka hanya tidak mengetahuinya. Begitulah cara mereka diajari,” ujar Putin.

“Anak-anak sekolah (Ukraina) tidak tahu jembatan Krimea ada, mereka pikir itu palsu,” papar Putin, mengacu pada jalan Kerch dan jembatan kereta api yang didirikan antara daratan Rusia dan semenanjung setelah reunifikasi 2014.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.