Pemerintah Diminta Tegas Terhadap China Terkait Muslim Uighur

Kerja paksa atau wajib kerja telah menjadi bagian penting dari represi sistematis terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Menanggapi hal ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia, untuk lebih tegas bersikap terhadap Pemerintah China, terkait temuan PBB perihal kerja paksa bagi etnis minoritas di negara mereka.

Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis mengatakan, cara-cara yang dilakukan otoritas China ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sama dengan era perbudakan di masa dulu.

“Jika laporan ini benar, China artinya kembali mengulang masa kelam perbudakan tempo dulu, dengan program kerja paksa yang mereka terapkan kepada muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di negara mereka,” kata Rimbo kepada wartawan, Selasa, (23/8/2022).

“Apapun alasannya, kerja paksa tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan kepada siapapun, termasuk etnis minoritas di China. China jelas melanggar HAM,” lanjut Rimbo.

IMM sendiri mensinyalir China menggunakan cara-cara perbudakan kepada orang-orang Uighur, untuk dijadikan sebagai alat penting untuk memajukan ekonomi China.

Laporan Obokata sendiri muncul ketika kelompok aktivis Uighur menunggu penerbitan laporan yang terlambat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, yang awalnya memberi tahu bahwa kantornya hampir menyelesaikan penilaiannya atas tuduhan hak asasi manusia.

Pada bulan Juli lalu, kantor Bachelet mengatakan laporan itu masih dalam proses dan akan dirilis sebelum dia meninggalkan kantor akhir bulan ini.

Tindakan Bachelet ini telah membuat marah kelompok aktivis Uighur setelah petinggi Hal Asasi Manusia (HAM) PBB ini mengunjungi China termasuk Xinjiang, pada akhir Mei lalu, mengulangi pernyataan China bahwa kamp-kamp interniran yang disebut oleh Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan, semuanya telah ditutup.