Pemerintah Diminta Tegas Terhadap China Terkait Muslim Uighur
Rabu, 24 Agustus 2022 - 23:02 WIB
loading...
Pemerintah diminta bisa bersikap tegas terhadap China terkait muslim Uighur. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis sebuah laporan terkait etnis minoritas di wilayah Xinjiang China yang dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka dan menghadapi kekerasan fisik serta seksual.
Perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan derajat tersebut, disebut juga merupakan bentuk perbudakan modern.
Dalam laporan setebal 20 halaman tersebut, pelapor khusus PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, mengatakan bahwa muslim Uighur , Kazakh dan etnis minoritas lainnya, digunakan China dalam kerja paksa dibeberapa sektor, seperti pertanian dan manufaktur.
Setiap orang yang di cluster dalam kelompok-kelompok ini, telah ditahan dan wajib tunduk pada penempatan kerja di bawah sistem pendidikan serta pelatihan keterampilan kejuruan yang diamanatkan negara, serta program pengentasan kemiskinan yang menempatkan surplus pekerja pedesaan di sektor-sektor yang kekurangan pekerja.
Tindakan serupa ternyata juga ada di negara tetangga Tibet. Menurut laporan yang diterbitkan untuk sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di mana program transfer tenaga kerja ekstensif telah menggeser petani Tibet, penggembala dan pekerja pedesaan lainnya ke pekerjaan berketerampilan rendah dan bergaji rendah.
Meskipun program-program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka seperti yang diklaim oleh pemerintah China, sang pelapor khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa telah menunjuk pada sifat kerja paksa yang diberikan kepada masyarakat.
Laporan tersebut menambahkan bahwa para pekerja mengalami pengawasan berlebihan, kondisi hidup dan kerja yang kejam, pembatasan pergerakan melalui pengasingan, ancaman, kekerasan fisik dan seksual, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat hidup sebagai manusia.
Dalam laporan tersebut, dikatakan dalam beberapa kasus kondisi yang dihadapi para pekerja mungkin sama dengan perbudakan, dimana sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan analisis independen lebih lanjut.
Pemerintah China telah menahan sekitar 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan luas kamp pendidikan ulang, yang menurut Beijing dimaksudkan untuk mencegah ekstremisme agama dan terorisme di wilayah tersebut.
Baca juga: China Coba Hentikan Kepala HAM PBB Rilis Laporan Xinjiang
Kerja paksa atau wajib kerja telah menjadi bagian penting dari represi sistematis terhadap kelompok-kelompok tersebut.
Menanggapi hal ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia, untuk lebih tegas bersikap terhadap Pemerintah China, terkait temuan PBB perihal kerja paksa bagi etnis minoritas di negara mereka.
Perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan derajat tersebut, disebut juga merupakan bentuk perbudakan modern.
Dalam laporan setebal 20 halaman tersebut, pelapor khusus PBB tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, mengatakan bahwa muslim Uighur , Kazakh dan etnis minoritas lainnya, digunakan China dalam kerja paksa dibeberapa sektor, seperti pertanian dan manufaktur.
Setiap orang yang di cluster dalam kelompok-kelompok ini, telah ditahan dan wajib tunduk pada penempatan kerja di bawah sistem pendidikan serta pelatihan keterampilan kejuruan yang diamanatkan negara, serta program pengentasan kemiskinan yang menempatkan surplus pekerja pedesaan di sektor-sektor yang kekurangan pekerja.
Tindakan serupa ternyata juga ada di negara tetangga Tibet. Menurut laporan yang diterbitkan untuk sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di mana program transfer tenaga kerja ekstensif telah menggeser petani Tibet, penggembala dan pekerja pedesaan lainnya ke pekerjaan berketerampilan rendah dan bergaji rendah.
Meskipun program-program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka seperti yang diklaim oleh pemerintah China, sang pelapor khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa telah menunjuk pada sifat kerja paksa yang diberikan kepada masyarakat.
Laporan tersebut menambahkan bahwa para pekerja mengalami pengawasan berlebihan, kondisi hidup dan kerja yang kejam, pembatasan pergerakan melalui pengasingan, ancaman, kekerasan fisik dan seksual, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat hidup sebagai manusia.
Dalam laporan tersebut, dikatakan dalam beberapa kasus kondisi yang dihadapi para pekerja mungkin sama dengan perbudakan, dimana sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan analisis independen lebih lanjut.
Pemerintah China telah menahan sekitar 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan luas kamp pendidikan ulang, yang menurut Beijing dimaksudkan untuk mencegah ekstremisme agama dan terorisme di wilayah tersebut.
Baca juga: China Coba Hentikan Kepala HAM PBB Rilis Laporan Xinjiang
Kerja paksa atau wajib kerja telah menjadi bagian penting dari represi sistematis terhadap kelompok-kelompok tersebut.
Menanggapi hal ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia, untuk lebih tegas bersikap terhadap Pemerintah China, terkait temuan PBB perihal kerja paksa bagi etnis minoritas di negara mereka.
Lihat Juga :
