Bangladesh Pangkas Hari Sekolah dan Jam Kerja untuk Hemat Listrik

DHAKA - Sekolah-sekolah di Bangladesh akan tutup satu hari lagi setiap minggunya dan kantor-kantor pemerintah serta bank akan mempersingkat hari kerja mereka satu jam. Semua langkah ini diambil untuk mengurangi penggunaan listrik di negara tersebut. Pengurangan jam tersebut mulai berlaku pada Rabu (24/8/2022).

“Di Bangladesh, sebagian besar sekolah tutup pada hari Jumat, tetapi sekarang juga akan tutup pada hari Sabtu,” jelas Sekretaris Kabinet Bangladesh, Khandker Anwarul Islam, seperti dikutip dari AP.



Menurutnya, kantor pemerintah dan bank akan memotong hari kerja mereka menjadi tujuh jam dari delapan jam sebelumnya, tetapi kantor swasta akan diizinkan untuk mengatur jadwal mereka sendiri.

Dalam beberapa pekan terakhir, Bangladesh telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan pada cadangan mata uang asingnya yang menurun. Bulan lalu, harga bahan bakar dinaikkan lebih dari 50 persen.

Pemerintah mengatakan sedang menjajaki opsi untuk mendapatkan bahan bakar yang lebih murah dari Rusia di bawah pengaturan khusus. Keputusan itu menuai kritik, tetapi pemerintah mengatakan perlu untuk memangkas kerugian di tengah kenaikan harga bahan bakar internasional.

Protes jalanan kecil terhadap harga yang lebih tinggi telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dan pemerintah mengatakan harga domestik akan disesuaikan setelah harga internasional turun. Negara ini lebih sering mengalami pemadaman listrik setelah pemerintah menghentikan operasi semua pembangkit listrik tenaga diesel, mengurangi produksi listrik harian sebesar 1.000 megawatt.



Tetapi, pihak berwenang telah berjanji untuk terus memasok listrik ke zona industri untuk membantu mendukung ekonomi negara itu senilai USD416 miliar, yang telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Oposisi negara itu menuduh pemerintah gagal mengendalikan korupsi dan menghilangkan kerugian di sektor energi.

Pada bulan Juli, Bangladesh mencari pinjaman yang tidak ditentukan dari Dana Moneter Internasional, menjadi negara ketiga di Asia Selatan yang melakukannya baru-baru ini setelah Sri Lanka dan Pakistan.

Rahul Anand, kepala divisi di Departemen Asia dan Pasifik IMF, mengatakan dalam konsultasi baru-baru ini bahwa Bangladesh tidak berada dalam situasi krisis dan posisi eksternalnya “sangat berbeda dari beberapa negara di kawasan ini.”

"Bangladesh memiliki risiko tekanan utang yang rendah dan sangat berbeda dari Sri Lanka," katanya seperti dikutip oleh The Business Standard Daily yang berbasis di Dhaka. Cadangan mata uang asing Bangladesh telah menyusut menjadi sekitar USD40 miliar.