Rusia: Ukraina Sudah Bangkrut, Tak Bisa Penuhi Kewajiban pada Rakyatnya
loading...
A
A
A
MOSKOW - Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada warganya tanpa bantuan Barat.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada Senin (15/8/2022).
Volodin menulis di Telegram bahwa, “Pajak yang dikumpulkan hanya membentuk 40% dari anggaran negara, lebih dari 60% di antaranya mencakup pengeluaran militer. Defisit bulanan Ukraina berjumlah USD5 miliar.”
"Ukraina bangkrut," papar dia.
Angka yang sama dilaporkan pada Jumat oleh Wall Street Journal (WSJ).
Menurut pendapat ketua parlemen Rusia itu, “Tanpa bantuan Washington dan Brussel, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada warga negaranya.”
“Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya,” ungkap Volodin.
Pada Senin, pemerintah Ukraina memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk menghapus pajak preferensial atas bahan bakar.
Catatan penjelasan di situs web Rada mengatakan, “Ada kekurangan dana yang signifikan untuk membiayai industri jalan raya.”
Undang-undang tersebut siap untuk menciptakan kondisi “selama masa darurat militer untuk berfungsinya ekonomi dengan baik” dan meningkatkan pendapatan anggaran melalui bea cukai.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan RBK Ukraina, Menteri Keuangan Ukraina Sergey Marchenko mengatakan anggaran tahun depan akan “sangat ketat” karena “kondisi perang.”
“Tidak akan ada biaya yang tidak akan ditinjau ulang,” papar dia.
Menurut Oleg Ustenko, penasihat presiden untuk masalah ekonomi, defisit anggaran negara Ukraina diperkirakan mencapai USD50 miliar pada akhir tahun.
“Itu sekitar 30-35% dari PDB Ukraina,” ujar dia dalam wawancara TV bulan lalu, menambahkan, “Ini adalah masalah perang.”
Kiev mengatakan membutuhkan USD5 miliar per bulan dalam bantuan dari pendukung Barat. Namun, Ustenko, yang dikutip Financial Times, mengatakan pada Juli bahwa Ukraina akan membutuhkan tambahan USD4 miliar per bulan selama tiga bulan ke depan untuk menutupi biaya akomodasi darurat dan perbaikan perumahan bagi jutaan orang, dan untuk mendanai pendapatan minimum dasar untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.
Hibah dan pinjaman yang dijanjikan ke Ukraina oleh Barat telah tiba jauh lebih lambat dari yang diharapkan.
Sejauh ini, hanya 1 miliar euro dari paket pinjaman jangka panjang 9 miliar euro (USD9,3 miliar) yang diusulkan Komisi Eropa pada Mei yang telah tiba. Sejak Februari, UE telah menyediakan 2,2 miliar euro.
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat mengumumkan pada pertengahan Juli bahwa mereka akan mengirim tambahan USD1,7 miliar, sehingga total pengeluaran badan tersebut di Ukraina menjadi USD4 miliar.
Pekan lalu, Kementerian Keuangan Ukraina mengatakan negaranya mengharapkan USD3 miliar bantuan keuangan AS akan tiba pada Agustus dan tambahan USD1,5 miliar pada September.
Menurut Marchenko, pembayaran tersebut merupakan bagian dari paket bantuan keuangan senilai USD7,5 miliar yang disepakati, dan akan digunakan untuk membiayai “pengeluaran penting” seperti biaya perawatan kesehatan dan pensiun.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada Senin (15/8/2022).
Volodin menulis di Telegram bahwa, “Pajak yang dikumpulkan hanya membentuk 40% dari anggaran negara, lebih dari 60% di antaranya mencakup pengeluaran militer. Defisit bulanan Ukraina berjumlah USD5 miliar.”
"Ukraina bangkrut," papar dia.
Angka yang sama dilaporkan pada Jumat oleh Wall Street Journal (WSJ).
Menurut pendapat ketua parlemen Rusia itu, “Tanpa bantuan Washington dan Brussel, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada warga negaranya.”
“Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya,” ungkap Volodin.
Pada Senin, pemerintah Ukraina memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk menghapus pajak preferensial atas bahan bakar.
Catatan penjelasan di situs web Rada mengatakan, “Ada kekurangan dana yang signifikan untuk membiayai industri jalan raya.”
Undang-undang tersebut siap untuk menciptakan kondisi “selama masa darurat militer untuk berfungsinya ekonomi dengan baik” dan meningkatkan pendapatan anggaran melalui bea cukai.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan RBK Ukraina, Menteri Keuangan Ukraina Sergey Marchenko mengatakan anggaran tahun depan akan “sangat ketat” karena “kondisi perang.”
“Tidak akan ada biaya yang tidak akan ditinjau ulang,” papar dia.
Menurut Oleg Ustenko, penasihat presiden untuk masalah ekonomi, defisit anggaran negara Ukraina diperkirakan mencapai USD50 miliar pada akhir tahun.
“Itu sekitar 30-35% dari PDB Ukraina,” ujar dia dalam wawancara TV bulan lalu, menambahkan, “Ini adalah masalah perang.”
Kiev mengatakan membutuhkan USD5 miliar per bulan dalam bantuan dari pendukung Barat. Namun, Ustenko, yang dikutip Financial Times, mengatakan pada Juli bahwa Ukraina akan membutuhkan tambahan USD4 miliar per bulan selama tiga bulan ke depan untuk menutupi biaya akomodasi darurat dan perbaikan perumahan bagi jutaan orang, dan untuk mendanai pendapatan minimum dasar untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.
Hibah dan pinjaman yang dijanjikan ke Ukraina oleh Barat telah tiba jauh lebih lambat dari yang diharapkan.
Sejauh ini, hanya 1 miliar euro dari paket pinjaman jangka panjang 9 miliar euro (USD9,3 miliar) yang diusulkan Komisi Eropa pada Mei yang telah tiba. Sejak Februari, UE telah menyediakan 2,2 miliar euro.
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat mengumumkan pada pertengahan Juli bahwa mereka akan mengirim tambahan USD1,7 miliar, sehingga total pengeluaran badan tersebut di Ukraina menjadi USD4 miliar.
Pekan lalu, Kementerian Keuangan Ukraina mengatakan negaranya mengharapkan USD3 miliar bantuan keuangan AS akan tiba pada Agustus dan tambahan USD1,5 miliar pada September.
Menurut Marchenko, pembayaran tersebut merupakan bagian dari paket bantuan keuangan senilai USD7,5 miliar yang disepakati, dan akan digunakan untuk membiayai “pengeluaran penting” seperti biaya perawatan kesehatan dan pensiun.
(sya)