Rusia Dukung Upaya Junta Myanmar Stabilkan Negara

YANGON - Rusia mendukung upaya junta Myanmar untuk "menstabilkan" negara yang dilanda krisis. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov Rabu (3/8/2022) selama pembicaraan dengan para jenderal tinggi, menurut media pemerintah Rusia.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak perebutan kekuasaan militer tahun lalu, dengan lebih dari 2.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut pemantau lokal.



"Kami dalam solidaritas dengan upaya (oleh junta) yang bertujuan menstabilkan situasi di negara ini," kata Lavrov selama pembicaraan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, menurut kantor berita TASS.

Rusia adalah sekutu utama dan pemasok senjata junta yang terisolasi, dan telah dituduh oleh kelompok hak asasi mempersenjatai militer dengan senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu.

"Tahun depan, Anda akan mengadakan pemilihan legislatif dan kami berharap Anda sukses membuat negara Anda lebih kuat dan lebih sejahtera," tambah Lavrov, mengacu pada pemilihan Agustus 2023. Pemilihan itu dinilai penentang kudeta tidak akan berlangsung bebas dan tidak adil.



Lavrov dijadwalkan melakukan perjalanan ke pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kamboja, di mana diplomat tinggi junta telah dikeluarkan karena penolakannya untuk terlibat dalam dialog dengan lawan-lawannya.

Kunjungannya dilakukan setelah junta memicu kemarahan internasional baru pekan lalu ketika mengumumkan telah mengeksekusi empat tahanan, termasuk seorang mantan anggota parlemen dan seorang aktivis demokrasi, dalam penggunaan hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dasawarsa.

Junta belum mengomentari kunjungan Lavrov. Dengan pemerintah Barat memberlakukan sanksi setelah kudeta dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, junta semakin beralih ke China dan Rusia.



Kepala Junta Min Aung Hlaing berada di Moskow dalam kunjungan "pribadi" pada bulan Juli dan dilaporkan bertemu dengan pejabat dari badan antariksa dan nuklir Moskow.

Tentara telah membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menuduh penipuan besar-besaran selama pemilihan umum pada tahun 2020, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan partai yang didukung militer.

Tahun lalu, ia membatalkan hasil jajak pendapat, mengatakan bahwa mereka telah menemukan lebih dari 11 juta kasus penipuan pemilih. Pengamat internasional mengatakan bahwa pemungutan suara sebagian besar bebas dan adil.