ASEAN Sangat Terganggu dan Kecewa dengan Eksekusi Aktivis Myanmar

PHNOM PENH - ASEAN akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali rencana perdamaian yang disepakati dengan Myanmar jika penguasa militer negara itu melakukan lebih banyak eksekusi terhadap para tahanan. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Rabu (3/8/2022).

Blok 10 negara telah mendorong Myanmar untuk mematuhi "konsensus" perdamaian lima poin yang disepakati tahun lalu dan telah mengutuk eksekusi baru-baru ini terhadap empat aktivis demokrasi oleh junta militer Myanmar.



“Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami akan dipaksa untuk memikirkan kembali peran kami berhadapan dengan konsensus lima poin ASEAN,” kata Hun Sen, yang merupakan ketua ASEAN saat ini. Ia mengungkapkan hal itu di pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Hun Sen mengatakan bahwa persatuan ASEAN telah ditantang oleh implikasi politik dan keamanan dari krisis di Myanmar, yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan. “Sementara konsensus lima poin tidak sesuai dengan keinginan semua orang, ada beberapa kemajuan termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan,” jelasnya.

Tetapi menurutnya, situasi saat ini telah “berubah secara dramatis” dan dapat dilihat sebagai lebih buruk daripada sebelum perjanjian damai karena eksekusi junta terhadap para aktivis.

“Kamboja bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi para aktivis oposisi itu, meskipun ada seruan dari saya dan yang lain agar hukuman mati dipertimbangkan kembali,” kata Hun Sen.



Militer Myanmar pekan lalu membela eksekusi para aktivis sebagai “keadilan bagi rakyat”. Junta militer menepis banjir kecaman internasional, termasuk oleh tetangga terdekatnya. Militer Myanmar mengatakan, para aktivis dijatuhi hukuman eksekusi karena membantu "aksi teror" oleh gerakan perlawanan sipil. Ini merupakan eksekusi pertama Myanmar dalam beberapa dekade terakhir.

Myanmar tidak akan diwakili oleh Menteri Luar Negerinya pada pertemuan minggu ini, juru bicara ketua ASEAN mengatakan pada hari Senin, setelah penguasa militernya menolak proposal untuk mengirim perwakilan non-junta sebagai gantinya.

Sejak akhir tahun lalu, ASEAN melarang junta Myanmar untuk bergabung dalam pertemuannya karena kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian. Beberapa anggota ASEAN lainnya, yang memiliki tradisi tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, semakin lantang mengkritik para jenderal.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menggambarkan eksekusi tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan tampaknya membuat “ejekan” terhadap rencana perdamaian ASEAN.